bukamata.id – Isu reshuffle kabinet kembali menjadi sorotan publik di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025), mengganti sejumlah menteri penting. Namun, di balik perombakan itu, muncul kritik lantang dari aktivis diaspora asal Indonesia yang kini menetap di Denmark, Salsa Erwina.
Salsa menilai ada satu nama yang seharusnya tak luput dari evaluasi Presiden, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pasalnya, menurutnya, sejumlah kebijakan yang lahir dari kementerian tersebut justru merugikan masyarakat luas.
Kabinet Dirombak, Beberapa Menteri Diganti
Dalam reshuffle tersebut, Presiden Prabowo mengganti beberapa menteri strategis. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo resmi diberhentikan dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan ini bukan tanpa alasan.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo saat konferensi pers di Istana Negara.
Langkah tersebut tentu memunculkan pro dan kontra. Namun, banyak pihak justru mempertanyakan mengapa Bahlil Lahadalia masih tetap dipertahankan.
Sorotan Publik ke Bahlil Lahadalia
Melalui akun Instagram pribadinya @salsaer, Salsa Erwina mengaku banyak menerima pesan dari pengikutnya yang meminta ia ikut bersuara terkait reshuffle. Menurut warganet yang menghubunginya, Bahlil sudah tak pantas menduduki kursi menteri karena kebijakan yang dikeluarkannya kerap membebani rakyat.
Salsa pun menyuarakan kritik kerasnya. Ia menilai Bahlil justru menimbulkan masalah baru dengan sejumlah kebijakan yang tidak matang dan berdampak langsung ke masyarakat kecil.
Tiga Kebijakan yang Disebut ‘Membagongkan;
Salsa kemudian memaparkan hasil riset kecilnya terkait kebijakan yang lahir dari Kementerian ESDM di bawah Bahlil. Ia menyebut ada setidaknya tiga kebijakan yang kontroversial dan merugikan rakyat.
- Distribusi LPG 3 Kg
Salah satu kebijakan yang paling menyedot perhatian adalah perubahan aturan distribusi LPG subsidi. Sejak 1 Februari 2025, distribusi LPG 3 Kg hanya boleh dilakukan melalui distributor yang mendapat persetujuan resmi dari Pertamina.
Menurut Salsa, aturan ini menimbulkan kelangkaan di banyak daerah. Dampaknya fatal, bahkan sampai merenggut korban jiwa.
“Ada kebijakan bahwa LPG itu cuma boleh didistribusikan sama distributor yang diapprove Pertamina. Yang terjadi akhirnya muncul banyak kelangkaan dari LPG 3 Kg. Sampai ada korban jiwa seorang 62 tahun meninggal karena kecapekan saat ngantri LPG,” jelas Salsa dikutip Selasa (30/9/2025).
Ia menyayangkan pemerintah baru bertindak setelah korban berjatuhan. “Kenapa sih harus ada korban jiwa dulu baru kebijakannya dipikir ulang? Kenapa nggak dari awal dipertimbangkan dampaknya?” tambahnya.
- Tambang Nikel di Raja Ampat
Isu kedua yang disorot Salsa adalah keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menurut laporan Greenpeace Indonesia, aktivitas tambang tersebut merusak ekosistem pulau-pulau kecil yang mestinya dilindungi.
“Ada lima perusahaan tambang yang izinnya sudah dicabut, tapi ada satu perusahaan yang masih beroperasi yaitu PT GAG Nikel. Nah pada 10 Juni 2025 si kepalanya ini berkata nggak apa-apa GAG Nikel beroperasi karena sesuai amdal,” terang Salsa.
Namun, ia menilai pernyataan itu menyalahi aturan. “Pulau tempat GAG beroperasi itu cuma luasnya 60 km. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2014, jelas dilarang menambang di pulau yang lebih kecil dari 2.000 km persegi. Jadi jelas ini melanggar hukum,” ujarnya tegas.
- Kelangkaan BBM di SPBU Swasta
Kebijakan lain yang tak kalah menuai kritik adalah distribusi BBM yang membuat SPBU swasta kesulitan memperoleh pasokan. Akibatnya, banyak SPBU tak bisa beroperasi dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
“Ini kebijakan yang membagongkan banget. Perusahaan yang orientasinya profit nggak bisa beroperasi, akhirnya karyawan di-PHK. Tapi beliau malah bilang nggak boleh ada PHK. Lah kok gaslighting? Yang salah dia, tapi perusahaannya disalahin. Mau dia bayarin kerugian mereka?” sindir Salsa.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menanggapi perihal stok BBM di SPBU Swasta yang mulai menipis. Pada intinya, pemerintah sudah memberikan kuota impor BBM di tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2024.
Jika SPBU swasta ingin meminta kuota BBM yang lebih, Bahlil mempersilahkan untuk berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN representasi negara.
“Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa, gimana,”
“Kita sudah sampai dengan 110%. Kuotanya sudah kita kasih. Jadi, setiap swasta sudah kita kasih 110%. (jika habis) Silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” tandas Bahlil.
Desakan untuk Presiden Prabowo
Lewat kritiknya, Salsa berharap Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap kinerja Bahlil Lahadalia. Ia mengingatkan bahwa reshuffle seharusnya bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan memperbaiki kabinet agar lebih berpihak pada rakyat.
“Tolong dong Pak Prabowo, apa nggak direshuffle juga Kementerian yang satu ini? karena udah jelas banget loh dalam berapa bulan aja kebijakan-kebijakannya itu nyusahin masyarakat, sampai ada kehilangan nyawa,” tegas Sala.
Respon Publik dan Dinamika Politik
Kritik yang dilontarkan Salsa mendapat banyak dukungan dari warganet. Di media sosial, sejumlah komentar bermunculan menyoroti mengapa Bahlil tetap bertahan, sementara menteri lain yang dinilai berprestasi justru diganti.
Sebagian pengamat politik juga menilai reshuffle kali ini lebih kental dengan pertimbangan politik ketimbang evaluasi kinerja. Nama Bahlil disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan lingkaran kekuasaan, sehingga posisinya relatif aman.
Namun demikian, kritik publik yang semakin keras bisa menjadi ujian tersendiri bagi Presiden Prabowo. Jika tidak ada perubahan kebijakan, potensi ketidakpuasan rakyat bisa semakin besar.
Penutup
Kasus ini menunjukkan bahwa reshuffle kabinet bukan hanya soal siapa yang masuk dan keluar, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kritik Salsa Erwina, meski datang dari luar negeri, mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Apakah Presiden Prabowo akan mendengar suara-suara ini dan mengambil langkah lebih tegas terhadap menterinya? Waktu yang akan menjawab.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
