DALAM setiap perumusan kebijakan publik, pemerintah sering kali terjebak pada angka-angka: seberapa besar anggaran yang dikucurkan, berapa banyak target sasaran yang dicapai, atau seberapa kompleks desain program yang dibuat. Namun, ada satu instrumen yang kerap dianggap sebagai “pelengkap” padahal merupakan penentu mati-hidupnya sebuah kebijakan, yakni komunikasi publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh kebijakan yang nasibnya sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Kebijakan ini bukan sekadar urusan logistik atau dapur umum, melainkan sebuah pesan besar mengenai investasi kesehatan dan masa depan nutrisi masyarakat yang harus mampu mendarat dengan mulus di pikiran rakyat.
Pesan yang Harus Dimengerti, Bukan Sekadar Disampaikan
Dalam kacamata komunikasi kebijakan, sebuah program tidak bisa berdiri sendiri hanya sebagai tumpukan aturan.
“Dalam kebijakan publik, komunikasi memegang peran yang sangat penting. Sebuah kebijakan tidak hanya soal program yang dijalankan, tetapi juga soal bagaimana pesan dari kebijakan itu dipahami oleh masyarakat,”
Masalah muncul ketika pemerintah berasumsi bahwa apa yang mereka sampaikan otomatis dipahami secara identik oleh publik. Kenyataannya, tanpa strategi komunikasi yang mumpuni, pesan yang ingin disampaikan pemerintah bisa mengalami distorsi atau dipahami secara berbeda.
“Jika pesan kebijakan tidak dipahami dengan cara yang sama, maka akan muncul berbagai interpretasi di masyarakat. Hal ini bisa mempengaruhi bagaimana publik memandang dan merespons kebijakan tersebut,”
Benturan Definisi: Bahasa Nutrisi vs Bahasa Perut
Dalam konteks MBG, kita melihat adanya potensi jurang pemahaman yang cukup dalam. Di satu sisi, pemerintah menggunakan pendekatan klinis-nutrisi untuk mendefinisikan apa itu “makanan bergizi”. Di sisi lain, masyarakat memiliki standar subjektif yang sudah mengakar secara sosiologis.
“Pemerintah menggunakan pendekatan nutrisi dalam mendefinisikan makanan bergizi. Namun masyarakat sering kali memaknai makanan berdasarkan pengalaman sehari-hari seperti rasa, kenyang, atau kebiasaan makan,”
Jika jurang ini tidak dijembatani, maka program MBG berisiko hanya dipandang sebagai bantuan pangan biasa, bukan sebagai gerakan kesadaran gizi. Tanpa komunikasi yang kuat, masyarakat mungkin akan mempertanyakan menu yang disajikan hanya karena tidak sesuai dengan “kebiasaan lidah” atau porsi yang dianggap kurang “mengenyangkan” menurut standar tradisional mereka.
Menjembatani Pemahaman sebagai Kunci Sukses
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh sekadar melakukan sosialisasi searah. Komunikasi kebijakan harus dirancang untuk mengubah pola pikir, bukan sekadar memberikan informasi. Kita butuh jembatan yang menghubungkan definisi nutrisi pemerintah dengan realitas meja makan masyarakat.
“Memperkuat komunikasi publik menjadi penting untuk menjembatani perbedaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai tujuan dari kebijakan tersebut,”
Pada akhirnya, piring-piring makan gratis ini tidak hanya harus memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein anak-anak bangsa, tetapi juga harus mampu mengisi ruang kesadaran publik bahwa gizi adalah investasi, bukan sekadar urusan perut kenyang. Tanpa komunikasi yang membumi, kebijakan semewah apa pun hanya akan menjadi narasi sunyi di tengah kebisingan publik.
Penulis: Pengamat Komunikasi Publik, Ivan Nudin
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
