Masa Depan Kebun Binatang Bandung Masih Misteri, Pemerintah Pastikan Kajian Matang

bukamata.id – Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa pembahasan mengenai masa depan Kebun Binatang Bandung dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek sejarah, lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait arah kebijakan pengelolaan kawasan tersebut.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa Pemkot Bandung tengah melakukan kajian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk memastikan setiap kebijakan berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.

“Kebun Binatang Bandung merupakan aset milik Pemerintah Kota Bandung, sementara pengawasan satwa dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Pembahasan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut aset daerah, satwa dilindungi, serta kepentingan publik yang luas,” ujar Farhan.

Selama proses kajian berlangsung, Kebun Binatang Bandung tetap berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang dapat diakses masyarakat, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Kawasan ini memiliki nilai historis dan ekologis yang perlu dijaga bersama.

Pemkot Bandung menambahkan, dalam kajian tersebut terdapat beberapa opsi pengelolaan Kebun Binatang Bandung yang masih bersifat terbuka dan belum mengarah pada keputusan tertentu. Semua masukan, termasuk dari para ahli dan masyarakat, akan menjadi bagian dari proses penelaahan.

“Kebijakan yang akan diambil nantinya harus mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, penghormatan terhadap nilai sejarah, serta kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan jangka panjang kota dan warganya,” jelas Farhan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Bandung menegaskan bahwa lahan Kebun Binatang Bandung adalah aset milik Kota Bandung, sementara kewenangan perizinan konservasi satwa berada di Kementerian Kehutanan.

Pemkot juga terus memastikan aspek kesejahteraan satwa tetap menjadi perhatian, termasuk pemantauan pemberian pakan serta koordinasi dengan kementerian terkait.

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk transparan dalam proses pembahasan dan membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak. Hasil kajian akan disampaikan kepada publik setelah melalui pembahasan bersama lintas sektor.