bukamata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sejak awal dipuji sebagai langkah ambisius untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Namun, perjalanan program ini justru dibayangi berbagai persoalan serius, mulai dari dugaan ribuan dapur fiktif hingga kasus keracunan massal yang berulang di sejumlah daerah.
Dalam Sidang Tahunan MPR Agustus lalu, Presiden Prabowo menyebut program ini sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82 juta orang pada akhir 2025. Pemerintah pun mengalokasikan anggaran besar, mencapai Rp121 triliun, untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan tangguh.
Dapur Fiktif dan Dugaan Praktik Jual Beli Titik
Meski demikian, temuan di lapangan menimbulkan tanda tanya besar. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap adanya 5.000 titik dapur MBG yang tak kunjung terbangun.
“Angka ini memicu dugaan adanya dapur fiktif, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” jelas Nurhadi dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (15/9/2025).
Ia menduga ada oknum yang memanfaatkan sistem pendaftaran dapur MBG untuk keuntungan pribadi.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya, ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” ungkapnya.
Menurut Nurhadi, praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak anak-anak untuk memperoleh gizi yang layak. Ia pun mendesak BGN membuka data detail dapur dan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh.
Rentetan Kasus Keracunan Massal
Selain persoalan dapur fiktif, program MBG juga dihantui masalah kualitas makanan. Sepanjang 2025, belasan kasus keracunan massal tercatat di berbagai wilayah, mulai dari Sukoharjo, Bogor, Kulon Progo, hingga Garut. Di Garut saja, sebanyak 657 pelajar harus mendapat perawatan medis darurat setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui adanya persoalan teknis, salah satunya dapur baru yang dipaksa langsung melayani ribuan porsi tanpa persiapan matang.
“Makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru, itu mulainya bertahap karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000 porsi,” jelas Dadan (18/9/2025).
Ia juga menyinggung kasus di Maluku Barat Daya yang dipicu pergantian pemasok. “Karena ingin meningkatkan kearifan lokal diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap,” tambahnya.
Meski begitu, Dadan menegaskan target pemerintah adalah zero incident. “MBG itu harus zero incident. Kita ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat, ya harus makanannya dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan pencernaan,” ujarnya.
KPAI: Keselamatan Anak Jangan Dikorbankan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyoroti serius dampak keracunan massal. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menilai insiden berulang ini sangat berbahaya, terutama bagi anak usia dini.
“Anak usia PAUD memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih lemah dibanding orang dewasa. Ketika mereka mengalami keracunan massal, risikonya sangat besar karena mereka juga belum mampu mendeskripsikan kondisi kesehatannya dengan jelas,” ujarnya.
Survei KPAI bersama CISDI dan WVI di 12 provinsi menemukan 583 anak pernah menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, basi, atau berbau tidak sedap. Bahkan ada laporan distribusi terlambat hingga ditemukannya buah dan sayuran berulat.
“Jangan sampai mengejar target, tetapi mengabaikan keselamatan anak. Apalagi jika kita membayangkan anak-anak usia dini menjadi korban keracunan, itu sungguh memprihatinkan,” tegas Jasra.
Pemerintah Minta Maaf, Tapi Pengamat Ragu
Menanggapi persoalan ini, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf.
“Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional memohon maaf karena kembali terjadi beberapa kasus di sejumlah daerah. Ini bukan sesuatu yang kami harapkan, apalagi disengaja,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (19/9/2025).
Namun, permintaan maaf ini belum meredakan kritik dari para pengamat. Analis politik Dedi Kurnia Syah menilai akar masalah program MBG ada pada lemahnya tata kelola dan sistem hukum.
“Sepanjang sistem penegakan hukum Indonesia masih sama, dan integritas penegakannya juga bermasalah, maka selama itu juga tidak akan ada program yang berhasil di negara ini, termasuk program MBG,” ucapnya.
Ia bahkan menyebut program ini rawan dijadikan ladang korupsi.
“Situasi ini memang memungkinkan MBG hanya menjadi ajang perampokan uang negara, dikuasai sedikit kelompok, dan menimbulkan persoalan. MBG tidak perlu dibenahi, tetapi dihentikan, karena terbukti gagal dan justru menimbulkan kerugian,” kritik Dedi.
Menurutnya, bukan sekadar audit yang dibutuhkan, tetapi pemeriksaan hukum terhadap pejabat BGN dan para pelaku dapur fiktif. “Selain perlu dihentikan, pejabat BGN perlu diperiksa, termasuk seluruh pelaku dapur fiktif, dan harus ada desakan untuk membangun sistem hukum yang menjerakan,” tegasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
