bukamata.id – Sejumlah kebijakan populis dan simbolis Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai belum mampu menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat di tengah tekanan perekonomian yang kian berat.
Alih-alih menghadirkan kesejahteraan bagi warga Jawa Barat, mantan Bupati Purwakarta dua periode itu malah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat.
Salah satu kebijakan terbaru yang menjadi sorotan adalah larangan rapat dinas di hotel, meskipun Kementerian Dalam Negeri telah membolehkan kembali kegiatan tersebut. Ia berdalih bahwa keputusan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran serta bentuk keadilan fiskal bagi daerah dengan pendapatan terbatas.
“Kantor yang ada sudah cukup untuk rapat. Seluruh keputusan pun banyak yang diambil di ruang kerja, bukan di rapat,” ujar Dedi dalam unggahan videonya di Instagram, Kamis (12/6/2025).
Tidak hanya itu, Gubernur Dedi Mulyadi pun melarang study tour bagi sekolah-sekolah di Jawa Barat. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.
Kebijakan-kebijakan tersebut justru menimbulkan efek domino, seperti sektor pariwisata dan perhotelan. Banyak pelaku usaha mengaku kehilangan pendapatan akibat sepinya kegiatan sejak kebijakan itu diterapkan.
Setali tiga uang, larangan study tour juga nyatanya berdampak terhadap ribuan pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya pada sektor terkait, mulai sektor angkutan hingga para pedagang kecil di kawasan wisata yang terdampak langsung akibat sepinya pembeli.
Di lain sisi, Jawa Barat juga dihadapkan pada persoalan terus menurunnya daya beli masyarakat, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga tingginya angka pengangguran.
Namun, hingga saat ini, Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu rupanya masih senang dengan kebijakan-kebijakannya yang populis dan simbolis belaka. Padahal, solusi kongkret untuk menyelesaikan akar persoalan ekonomi masyarakat secara menyeluruh sangatlah dinantikan.
Kebijakan Populer, tapi Minim Dampak Ekonomi
Pakar ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai bahwa pendekatan yang diambil Dedi terlalu berfokus pada pencitraan dan kebijakan jangka pendek alias gimmick. Menurutnya, larangan rapat di hotel memang bisa mengurangi pemborosan, namun tetap harus dilaksanakan secara proporsional.
“Hotel itu salah satu sumber pajak daerah. Jika semua kegiatan dilarang di hotel, kabupaten dan kota bisa kehilangan pemasukan. Jadi perlu ada relaksasi,” kata Acuviarta kepada bukamata.id, Minggu (29/6/2025).
Acuviarta menekankan perlunya kebijakan yang lebih strategis dan jangka panjang, termasuk membuka peluang investasi asing yang dapat menciptakan lapangan kerja di Jawa Barat.
“Pak Dedi sebaiknya mulai membuka peluang kerja sama luar negeri. Jangan melihat perjalanan ke luar negeri sebagai pemborosan. Justru dengan promosi yang tepat, Jawa Barat bisa menarik investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru,” tambahnya.
Padahal, menurut data, anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mencapai Rp5 triliun. Namun, tanpa strategi investasi yang matang, potensi penciptaan lapangan kerja tetap sulit diwujudkan secara maksimal.
Langkah Dedi lainnya yang sering viral di media sosial, seperti pembagian bantuan, juga tidak luput dari kritik. Acuviarta menilai bahwa bantuan semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak menjawab masalah struktural.
“Bagi saya tidak cukup jika hanya kegiatan seperti itu. Karena apa? mungkin yang tersorot hanya satu atau dua orang, padahal kan banyak orang yang mengalami persoalan yang tidak tersorot dan itu butuh solusi yang komprehensif,” tegasnya.
Dengan berbagai kritik yang mengemuka, masyarakat kini menantikan langkah korektif sekaligus gebrakan dari Gubernur Dedi Mulyadi agar ekonomi warga Jabar kembali bergeliat. Di tengah kompleksitas tantangan ekonomi, pendekatan simbolik dinilai tidak cukup untuk menjawab kebutuhan warga Jawa Barat secara menyeluruh.
Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar 4,98% (year-on-year), sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat makro dan tantangan struktural masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
