bukamata.id – Pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menarik perhatian publik, pada Selasa (12/11/2024).
Interpretasi atas paparan tersebut telah berubah menjadi diskusi luas tentang kinerja pemerintahan sebelumnya. Dalam presentasinya, Rachmat Pambudy memberikan penjelasan detail tentang indikator-indikator capaian pembangunan.
Dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Dr. Broto Wardoyo mereaksi paparan tersebut sebagai contoh transparansi yang positif. Menurutnya, hal ini menunjukkan kemauan untuk membangun kebijakan berdasarkan data yang akurat.
“Dalam banyak kasus, data yang diterbitkan oleh beberapa lembaga pemerintah tidak sepenuhnya akurat. Kebutuhan untuk menampilkan capaian kinerja yang baik seringkali mendorong publikasi data yang tidak sepenuhnya tepat. Karena itu, baik adanya jika pemerintah memaparkan data secara apa adanya tanpa ditutup-tutupi,” kata Broto dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).
Dosen Ilmu Politik dari Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan juga memaparkan pandangan serupa. Yudha yang juga memimpin Laboratorium Ilmu Politik di Universitas Bakrie itu menyoroti tidak sinkronnya data-data yang dirilis oleh beberapa lembaga pemerintah dengan catatan kelompok epistemik.
“Terkadang data yang sama, misalnya tentang kapasitas pertahanan, tidak sinkron antara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dengan yang dirilis oleh think tank terkemuka seperti SIPRI,” ucap Yudha.
Lebih lanjut, Yudha mengatakan bahwa Rachmat Pambudy memiliki latar belakang sebagai akademisi dan tentu terbiasa memaparkan data apa adanya.
Menurutnya, hal tersebut bukan sebuah kelemahan, namun justru merupakan kekuatan di tengah banyaknya pencitraan yang memanfaatkan fabrikasi data.
“Langkah transparan tersebut menunjukkan komitmen terhadap perencanaan pembangunan yang bertanggung jawab. Dalam proses pembangunan nasional, kejujuran data menjadi elemen vital untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar yang akurat dan dapat diandalkan. Mengakui adanya tantangan atau target yang belum tercapai bukan berarti menandakan kegagalan, melainkan menjadi ruang untuk perbaikan yang lebih terarah,” bebernya.
Hal ini diperkuat dengan keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas bertajuk “Pencapaian Kinerja Pembangunan RPJMN 2020–2024”. Di sana juga dijelaskan bahwa data yang dipresentasikan hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan indikator pembangunan.
Dari 505 indikator yang dirancang, 19 indikator dievaluasi, dan 11 di antaranya diperkirakan tidak tercapai. Hal ini, menurut Kementerian, diklarifikasi sekali lagi, tidak dapat diartikan sebagai nilai buruk, melainkan bagian dari proses pembangunan yang bersifat kontinu dan berkelanjutan.
Dalam membaca data pembangunan, penting untuk melihat keseluruhan konteks, termasuk capaian yang telah diraih selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Evaluasi ini justru menjadi bukti bahwa dengan nadanya beberapa target yang berhasil dicapai, meski ada ruang untuk perbaikan.
“Pembangunan nasional bukanlah proses instan, diperlukan evaluasi berkala untuk memperbaiki strategi dan kebijakan yang ada,” ucap Rachmat Pambudy.
Dengan pendekatan yang berbasis data dan transparansi, pemerintah dapat terus menyusun kebijakan yang lebih baik untuk menjawab tantangan di masa depan. Evaluasi seperti ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan langkah awal menuju pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
