bukamata.id – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung secara tegas menolak wacana pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Begitu disampaikan Ketua PCNU Kota Bandung, KH. Ahmad Haedar dalam konferesi pers menyikapi gerakan Presidium MLB di kantor PCNU Kota Bandung, Kamis (12/9/2024).
“Sikap dari seluruh pengurus PCNU Kota Bandung, menolak sekali lagi dengan tegas kami menolak rencana MLB yang akan digelar pada September akhir,” ucap Ahmad.
Ahmad memandang bahwa agenda konsolidasi yang mengatasnamakan presidium MLB NU di salah satu hotel wilayah Kabupaten Cirebon tidak didasari oleh restu sesepuh dan tokoh-tokoh pesantren berpengaruh di Jawa Barat.
“Setelah kami konfirmasi, tidak ada satupun yang mengetahui kegiatan konsolidasi apalagi memuat agenda muktamar luar biasa. Kalaupun ada satu dua orang, tentu bukan atas nama institusi terkait tetapi lebih ke pribadi masing-masing,” ungkapnya.
Dalam sejarah tradisi Nahdlatul Ulama, kata Ahmad, Muktamar Luar Biasa sekalipun termaktub aturannya dalam AD/ART NU, namun tidak pernah dipraktikkan oleh ulama-ulama kecuali pada era KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Itupun secara diametral dipahami sebagai bentuk tirani orde baru kepada NU sehingga inisiator MLB secara kasat mata dipengaruhi faktor eksternal,” imbuhnya.
Atas dasar ini, pihaknya berkesimpulan bahwa praktik MLB, sepanjang tidak didasarkan pada nilai-nilai urgentif secara syari’i, hakekatnya adalah tindakan tabu serta penuh dengan resiko negatif.
“Kenyataannya tidak pernah dijumpai konkret ulama-ulama generasi pendahulu kita terkait tindakan ini, sekalipun dalam suasana perbedaan yang tajam. Tradisi NU dalam mengelola pengambilan sebuah hukum senantiasa berpegang pada prinsip kaidah fikih Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Alaa Jalbil Mashalih,” bebernya.
Selain itu, pihaknya juga memandang bahwa poin-poin yang disangkakan presidium MLB terkait dengan pelanggaran AD/ART dan Qonun Asasi NU bukanlah bagian dari wilayah prinsip.
“Karena pada hakikatnya semua gerakan NU juga didasari oleh upaya ishlahiyyah (perbaikan) yang bersifat ijtihad. Walaupun menyangkut contoh- contoh kasus, maka secara umum tidak bisa dijadikan sebagai bantalan untuk melegitimasi MLB,” jelasnya.
Menurutnya, setiap kader NU perlu memaknai MLB di dalam AD/ART sebagai instrumen untuk melegitimasi tindakan yang bersifat dharuri syar’i (kebutuhan mendesak secara syari’at) bukan didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat khilafiyah (perbedaan pandangan).
“Hal ini semata-mata bertujuan untuk menjaga muru’ah (Marwah) dan sakralitas NU. Maka, MLB dalam AD/ART hakekatnya adalah pengejawantahan dari kaidah fikih Al-Dlaruratu Tubihu al-Mahdlzuraat (dalam kondisi terpaksa, yang tabu dan berisiko secara syariat boleh dilakukan) bukan celah untuk merebut kepemimpinan NU,” terangnya.
Ahmad pun meyakini jika ada pengakuan sepihak oleh presidium MLB dengan meyebut sejumlah NU strukutral dari wilayah, cabang dan PCI yang menyatakan setuju MLB, itu hoaks dan tidak berdasar.
“Kami yakin, ketua-ketua NU di semua tingkatan memiliki prinsip akhlaq al-karimah. Kalaupun ada, asumsinya hanya aduan-aduan yang bersifat kritik konstruktif,” tegasnya.
Oleh karena itu, Ahmad pun meminta kepada kelompok yang mengatasnamakan presidium MLB NU agar menghentikan wacana-wacana MLB yang tidak mencerminkan akhlakul karimah.
“Karena jika dibiarkan hanya akan menjadi ibrah (contoh) buruk bagi generasi-generasi berikutnya. Apalagi hanya didasari oleh cara-cara yang selalu mengedepankan su’udzon (berprasangka buruk) terhadap para kyai dan tokoh NU di struktural),” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengajak kepada nahdliyyin dan muharrik (penggerak NU) untuk sama-sama dalam mengekspriskan organisasi NU senantiasa dilandasi oleh aspek rasionalitas, nilai-nilai spritualitas dan sakralitas lembaga.
“Sebagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa berpedoman pada nilai tawassuth (moderat) sehingga tidak terjebak pada kepentingan ego kelompok-kelompok tertentu,” ucapnya.
Pihaknya juga mendesak agar menghentikan wacana MLB karena secara tidak langsung mengganggu perkhidmatan pengurus di semua tingkatan.
“Karena wacana itu, sedikit banyak berpengaruh terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan waga NU di bawah,” ujarnya.
Terakhir, Ahmad mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja PBNU, agar disampaikan melalui forum resmi.
“Kami menghimbau kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja PBNU, silakan diejawantahkan dalam forum muktamar melalui cara-cara yang legal dan berakhlak,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
