bukamata.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tengah menuai sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Pemkab Garut menganggarkan perjalanan dinas luar negeri (LN) sebesar Rp784 juta untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengaku sempat heran dengan temuan di Pemkab Garut itu. Bahkan dirinya sempat mempertanyakan keterkaitan antara perjalanan dinas ke luar negeri dengan pengentasan kemiskinan ekstrem di Garut.
“Kita nemuin daerah, kita sebutlah Kabupaten Garut, Rp784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Pahala dalam acara diskusi berjudul Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi seperti dikutip pada Selasa (29/8/2023).
“Kita sampai nanya, urusannya apa ya pak,” imbuhnya.
Pahala lantas menduga, Pemkab Garut ingin studi banding melihat kondisi kemiskinan ekstrem di luar negeri dengan anggaran tersebut.
“Studi banding kali ya atau dia mau liat beneran miskin ekstrem di luar negeri kayak apa,” kelakar Pahala.
Pahala menambahkan, lewat aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), anggaran perjalanan dinas itu telah terdeteksi. Kemudian, KPK juga melakukan upaya pencegahan supaya dana milik Pemerintah Kabupaten Garut tidak disalahgunakan.
“Tiba-tiba ada perjalan dinas luar negeri, Rp784 juta, dengan SIPD ini pasti kita deteksi dan pasti kita mitigasi,” beber Pahala.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
