bukamata.id – Pemerintah Kota Bandung menegaskan langkah serius dalam memperketat pengawasan kawasan Bandung Utara sebagai upaya menekan risiko bencana hidrometeorologi yang berpotensi berdampak langsung ke wilayah kota. Penguatan mitigasi hingga penambahan ruang terbuka hijau (RTH) kini menjadi fokus utama kebijakan ke depan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa posisi geografis Kota Bandung membuat wilayahnya menjadi pihak yang paling terdampak akibat perubahan tata guna lahan dan kondisi alam di Bandung Utara. Situasi tersebut menuntut kesiapan lebih tinggi dari pemerintah kota dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana.
“Kota Bandung ini penerima akibat. Jadi kita mesti lebih antisipasi menghadapi dampak-dampak tersebut,” kata Farhan usai menghadiri Launching Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) di Alun-Alun Ujungberung, Senin (26/1/2026).
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkot Bandung mulai memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memanfaatkan teknologi untuk mendukung sistem peringatan dini. Saat ini, pemantauan ketinggian air baru dilakukan melalui satu sensor yang terpasang di Sungai Cikapundung.
“Sekarang ini baru satu titik di Sungai Cikapundung yang punya sensor. Kalau airnya naik dengan deras yang sangat tinggi, kita bisa tahu. Ke depan kita cari beberapa titik lain untuk diterapkan teknologi sensor,” jelasnya.
Farhan menuturkan, wilayah yang perlu pengawasan ekstra membentang luas dari Gunung Burangrang hingga Gunung Manglayang. Rentang kawasan Bandung Utara tersebut, baik di sisi barat maupun timur, menjadi sumber aliran air yang berpotensi membawa dampak langsung ke Kota Bandung.
Sejumlah sungai utama seperti Cikapundung, Cidurian, dan aliran lainnya kini masuk dalam daftar prioritas pemantauan karena berperan besar dalam dinamika banjir dan longsor di wilayah perkotaan.
Tak hanya fokus pada sistem peringatan dini, Pemkot Bandung juga menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang melalui penambahan ruang terbuka hijau. Saat ini, perhitungan ulang luasan RTH sedang dilakukan.
“Target kita menambah RTH. Perhitungan barunya sedang dilakukan. Selain itu, saya juga akan mencari kemungkinan CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk membuka RTH di Kota Bandung,” ungkap Farhan.
Ia bahkan menyebutkan opsi penataan ulang ruang hingga relokasi sebagai langkah realistis untuk mengejar target minimal 30 persen RTH, sesuai ketentuan nasional. Menurutnya, keseimbangan lingkungan menjadi kunci penting dalam mengurangi potensi bencana di masa mendatang.
Dari sisi kesiapan anggaran, Farhan memastikan Pemkot Bandung masih memiliki cadangan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi bencana. Meski sebagian anggaran telah dialokasikan untuk penanganan persoalan sampah, dana darurat tetap disiagakan.
“Cadangan kas kita insyaallah bisa dengan mudah dialihkan apabila terjadi bencana,” ujarnya.
Farhan juga menyinggung keterlibatan Pemkot Bandung dalam membantu penanganan bencana di wilayah Bandung Barat. Bantuan yang diberikan bersifat tanggap darurat, mulai dari pengerahan personel hingga distribusi logistik yang tersedia di gudang pemerintah.
Di lapangan, dua unit pemadam kebakaran masih diterjunkan untuk membantu proses evakuasi, terutama di area berlumpur yang sulit dijangkau alat berat. Teknik penyemprotan air dipilih sebagai solusi dalam kondisi tertentu.
Dengan rangkaian langkah tersebut, Farhan berharap upaya antisipasi yang terus diperkuat dapat menekan risiko bencana dan meminimalkan dampaknya bagi masyarakat Kota Bandung.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
