bukamata.id – Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas mengkritik vonis ringan terhadap kasus korupsi.
Menurut Sekretaris BKBH PP Persis, Zamzam Aqbil Raziqin, kritik tersebut menunjukkan komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi yang hingga kini masih menghadapi tantangan berat di Indonesia.
Zamzam menjelaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi telah menjadi isu serius, sebagaimana terlihat dari rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
“Berbagai laporan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum optimal. Ini tampak dari banyaknya kasus korupsi, baik di pusat maupun daerah, yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah,” ucap Zamzam dikutip laman Persis, Rabu (1/1/2025).
Zamzam juga menyoroti kasus korupsi HM, seorang pengusaha yang merugikan negara hingga Rp300 triliun dalam tata niaga komoditas timah.
Meski kasus ini terungkap, kata Zamzam, vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor dinilai terlalu ringan dibandingkan tuntutan jaksa 12 tahun penjara.
“Vonis ini tidak mencerminkan besarnya kerugian negara dan gagal memberikan efek jera,” ujarnya.
Untuk memberantas korupsi secara efektif, Zamzam menekankan perlunya langkah komprehensif yang mencakup:
1. Penindakan Tegas
2. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, dengan hukuman setimpal untuk memberikan efek jera.
3. Pencegahan Efektif
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas, serta penguatan pengawasan.
5. Penguatan Lembaga Penegak Hukum
6. Dukungan penuh kepada KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk bekerja secara profesional dan independen.
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
8. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan, serta melindungi pelapor tindak pidana korupsi.
9. Pendidikan Antikorupsi
10. Menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini melalui pendidikan formal dan informal.
11. Pemulihan Aset Korupsi
12. Optimalisasi pemulihan aset negara untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan kesejahteraan rakyat.
Zamzam mengapresiasi pidato Prabowo yang menyoroti isu korupsi sebagai prioritas.
“Pernyataan tegas dari pemimpin negara memberikan dorongan moral bagi penegak hukum untuk bertindak lebih efektif,” ungkapnya.
Meski begitu, pihaknya menekankan bahwa apresiasi ini harus diiringi dengan langkah nyata berupa kebijakan yang mendukung reformasi birokrasi, transparansi, dan pemulihan aset secara optimal.
Zamzam mengungkapkan bahwa harapan masyarakat kepada Presiden Prabowo meliputi reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan lembaga hukum, dan edukasi antikorupsi.
“Upaya ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memberantas korupsi hingga ke akarnya,” imbuhnya.
Dengan kepemimpinan yang tegas dan sistematis, Zamzam optimistis pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif, menjawab tantangan besar yang selama ini menghambat kemajuan bangsa.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
