bukamata.id – Sejumlah orang tua siswa dan pemerhati pendidikan menggelar aksi protes terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (11/6/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.
Aksi tersebut berlangsung dengan cara yang berbeda. Salah seorang peserta aksi, Neni Suhaeni, terlihat memasak aneka makanan seperti bala-bala, ulen, tahu, dan cireng di depan gedung DPRD sebagai simbol kekecewaan terhadap carut-marut pelaksanaan SPMB tahun ini.
Neni mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan untuk memperjuangkan hak anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan yang layak di sekolah negeri.
“Ini kan kita lagi memperjuangkan hak anak orang miskin, anak-anak yang mau sekolah masuk SMA negeri. Banyak yang merasa dizalimi,” kata Neni kepada wartawan di lokasi aksi.
Ia mencontohkan salah seorang anak di lingkungan tempat tinggalnya yang memiliki nilai akademik tinggi, namun justru terpetakan ke sekolah swasta yang bukan menjadi pilihannya.
“Anak tetangga saya nilainya matematika sampai 90 sampai 100. Tapi dari sistem malah dimasukkan ke SMK swasta tanpa ada pilihan. Padahal dia maunya masuk SMA negeri atau SMK negeri,” ujarnya.
Menurut Neni, aksi memasak yang dilakukannya merupakan simbol bahwa seharusnya para ibu berada di rumah mengurus keluarga, bukan turun ke jalan untuk memprotes persoalan pendidikan.
“Kita mah ibu-ibu, harusnya memasak untuk anak-anak di rumah dan suami. Anak-anak juga harusnya fokus belajar dan berprestasi di sekolah, bukan orang tuanya harus repot demo seperti ini,” katanya.
Ia menegaskan kegiatan memasak tersebut juga menjadi bentuk protes terhadap persoalan yang terjadi dalam proses penerimaan murid baru tahun ini.
“Ini salah satu bentuk protes. Harusnya saya masak di rumah, tapi waktu dan tenaga malah dibawa ke sini,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Iwan Hermawan, menilai pelaksanaan SPMB 2026 di Jawa Barat berlangsung tidak optimal dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menurutnya, salah satu akar persoalan berasal dari pergantian aplikasi yang digunakan dalam proses SPMB.
“Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB 2026. Salah satu titik persoalan adalah adanya penggantian aplikasi. Padahal sebelumnya sudah ada sistem yang berjalan,” kata Iwan.
Ia menyebut minimnya sosialisasi mengenai proses pemetaan calon murid baru juga menyebabkan banyak orang tua salah memahami tahapan yang sedang berlangsung.
“Tanpa sosialisasi yang memadai dilakukan pemetaan. Banyak orang tua mengira itu sudah SPMB, padahal baru pemetaan. Akibatnya banyak yang panik ketika data mereka tidak terverifikasi atau muncul masalah di sistem,” ujarnya.
Selain itu, Iwan juga menyoroti pelayanan pengaduan yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, banyak orang tua siswa harus mengantre panjang untuk mendapatkan penjelasan terkait kendala yang mereka alami.
Dalam aksi tersebut, FMPP menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni pembentukan tim investigasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh DPRD Jawa Barat, serta pemeriksaan oleh Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB 2026.
“Kami meminta gubernur membentuk tim investigasi. Jika ditemukan kelalaian, harus ada tindakan tegas. DPRD juga harus membentuk pansus untuk mengusut persoalan ini agar tidak terulang tahun depan,” tegasnya.
Iwan menambahkan, persoalan dalam pelaksanaan SPMB hampir selalu muncul setiap tahun karena kebijakan yang kerap berubah dan kurang konsisten.
“SPMB ini menyangkut kepentingan semua orang. Sayangnya sering terjadi pergantian kebijakan dan pergantian pejabat. Akibatnya masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” katanya.
Ia bahkan memberikan nilai rendah terhadap pelaksanaan SPMB Jawa Barat tahun ini.
“Kalau tahun 2024 saya sampai memberikan karangan bunga karena pelaksanaannya berjalan baik. Untuk tahun 2026 ini, saya beri nilai 4 dari 10,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
