bukamata.id – Suasana audiensi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin malam (25/5/2026) berlangsung cukup intens. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat secara resmi mendatangi parlemen daerah untuk menyampaikan puluhan catatan kritis terkait kondisi terkini di Jawa Barat, mulai dari problem kemiskinan yang akut hingga angka pengangguran yang masih menjadi momok.
Total terdapat 36 poin aspirasi yang disodorkan PMII dalam pertemuan tersebut. Selain mengkritisi kebijakan, mahasiswa juga mendesak agar ada ruang dialog terbuka antara aktivis dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, merespons positif langkah mahasiswa. Baginya, kritik tajam dari kelompok intelektual kampus merupakan pelengkap krusial bagi legislatif dalam memotret realitas masyarakat yang mungkin luput dari jangkauan pemerintah.
“Saya kira kan ini aspirasi yang menurut saya positif ya,” kata Buky usai audiensi bersama PMII.
Mengisi Celah Kebijakan melalui Dialog Teknis
DPRD Jabar tidak ingin audiensi ini berakhir sekadar seremonial. Buky sengaja menghadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap keluhan mahasiswa mendapatkan jawaban yang berbasis data dan teknis di lapangan.
“Jadi kami juga dari DPRD merasa bahwa, kalau toh ada yang bolong-bolong dari rakyat kami, kan bisa diisi oleh masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa,” ujarnya.
Langkah ini diambil sebagai upaya sinkronisasi antara potret masalah yang ditemukan mahasiswa di akar rumput dengan paparan teknis dari dinas terkait. Menurut Buky, cara ini efektif untuk memetakan di mana letak kelemahan implementasi kebijakan pemerintah.
“Nah tadi kita kan mengundang beberapa OPD, supaya bisa menjelaskan secara teknis ya, jadi antara aspirasi mahasiswa dengan yang disampaikan secara teknis dari beberapa OPD, jadi kan bisa kelihatan tuh bolongnya di mana,” tuturnya.
Menjembatani Aspirasi ke Meja Gubernur
Salah satu tuntutan paling mendesak yang disampaikan PMII adalah keinginan untuk berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Mengenai hal ini, Buky memastikan pihaknya akan memfasilitasi komunikasi tersebut.
“Kemudian juga akhirnya meminta dijembatani untuk bisa ketemu dengan gubernur, supaya gubernur juga bisa menjelaskan program-program beliau yang bisa langsung didengar langsung,” katanya.
Buky mengaku telah melakukan inisiatif awal dengan mengirimkan pesan singkat kepada orang nomor satu di Jawa Barat tersebut terkait keinginan audensi mahasiswa. Meski begitu, kepastian jadwal pertemuan akan tetap menyesuaikan dengan agenda kesibukan Gubernur.
“Tadi saya sudah WA Gubernur, menyampaikan keinginan, adik-adik PMII kan untuk berkomunikasi dengan Gubernur. Semua bisa bertemu, nanti kan kita lihat waktunya kapan,” ucapnya.
Rencana Pengembangan Kawasan Jatinangor
Selain menyoroti isu makro, pertemuan tersebut juga menyinggung dinamika pengembangan kawasan terpadu di Jatinangor. DPRD mengakui bahwa mereka telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi untuk mengkaji kebutuhan fasilitas publik seperti kantor Polsek hingga Koramil yang dianggap perlu pembenahan.
“Secara khusus belum, tapi kita sudah kunjungan ke sana untuk melihat situasi di sana. Ada keinginan kayak Polsek, Koramil, kurang memadai. Jadi ada keinginan juga diintegrasi di satu wilayah,” ujarnya.
Namun, Buky menekankan bahwa pengembangan Jatinangor bukanlah perkara mudah karena melibatkan koordinasi lintas kewenangan, mencakup aset provinsi, jalan nasional, hingga manajemen lalu lintas kendaraan berat.
“Kalau di aset provinsi, tentu harus dibicarakan. Iya, saya kira harus, karena memang disitu kan ada jalan nasional, ada tiga wilayah-wilayah provinsi, jadi harus dibicarakan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
