bukamata.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menggenjot realisasi program strategis nasional bertajuk Koperasi Desa Merah Putih, yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian lokal berbasis potensi desa. Hingga pertengahan Mei 2025, dari total 165 desa yang ditargetkan, baru 65 desa yang telah merampungkan proses pembentukan koperasi melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Sebanyak 100 desa lainnya masih dalam tahap persiapan. Mereka mengalami kebingungan terkait sejumlah aspek teknis, seperti sumber anggaran awal, penggajian pengurus koperasi, jenis unit usaha yang akan dikembangkan, serta akses pinjaman modal awal.
Menurut Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, pemerintah daerah menargetkan seluruh koperasi desa tersebut selesai dibentuk pada akhir bulan Mei 2025.
“Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah terlaporkan 65 desa yang telah selesai melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Untuk 100 desa lainnya sudah terjadwalkan musdesusnya sampai dengan akhir bulan Mei ini,” jelas Jeje saat ditemui di Bandung Barat, Kamis (15/5/2025).
Koperasi ini tidak bersifat seragam, melainkan dirancang fleksibel dan berbasis potensi lokal masing-masing desa. Beberapa akan fokus pada sektor simpan pinjam, sementara lainnya menjual komoditas unggulan daerah seperti hasil pertanian, UMKM lokal, hingga produk kreatif.
“Koperasi ini akan memiliki keunikan tersendiri, karena disesuaikan dengan potensi unggulan di tiap desa,” ungkap Jeje.
Pembiayaan Modal dan Peran Himbara
Sebagai langkah awal, Pemkab Bandung Barat menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal sebesar Rp3 miliar per koperasi. Dana ini diharapkan mampu mendukung pembentukan dan operasional koperasi tahap awal.
“Untuk permodalan, sesuai Instruksi Presiden, kami siapkan pembiayaan untuk akta pembentukan koperasi. Modalnya berasal dari anggota koperasi sendiri dan bisa diakses juga dari Himbara serta sumber resmi lainnya,” tambah Jeje.
Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar koperasi dapat berjalan profesional dan berkelanjutan. Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) ditunjuk untuk memberikan pelatihan teknis dan pendampingan kepada para pengurus koperasi desa.
“SDM pengelola akan dibina melalui pelatihan dan pendampingan oleh Diskop UKM. Ini penting agar koperasi bisa berjalan efektif dan tidak mandek seperti banyak kasus sebelumnya,” tegasnya.
Membangun Ekonomi Kerakyatan Lewat Desa
Program Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah berharap kehadiran koperasi ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan memperluas akses masyarakat terhadap lapangan usaha yang produktif dan berdaya saing.
“Melalui Koperasi Desa Merah Putih diharapkan terwujud usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa,” tutur Jeje.
Dengan kolaborasi antarinstansi dan komitmen dari setiap desa, program ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi desa serta memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
