bukamata.id – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi serentak di berbagai daerah pada pertengahan Juni 2026 tidak hanya melahirkan perdebatan soal tuntutan terhadap pemerintah.
Di tengah sorotan publik terhadap aksi yang berlangsung di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan hingga Makassar, perhatian warganet justru tertuju pada sosok perwakilan mahasiswa yang diterima langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wakil Presiden.
Alih-alih membahas substansi tuntutan, media sosial diramaikan dengan berbagai komentar yang mempertanyakan identitas salah satu perwakilan mahasiswa yang berbicara dalam pertemuan tersebut.
Potongan video dialog antara mahasiswa dan Gibran yang beredar luas di berbagai platform memicu beragam spekulasi. Sebagian netizen menilai cara berbicara dan kemampuan public speaking perwakilan mahasiswa tersebut terlalu rapi dan terstruktur sehingga memunculkan dugaan bahwa sosok tersebut bukan berasal dari kalangan mahasiswa.
Komentar-komentar itu ramai bermunculan, salah satunya di kolom komentar akun Instagram @creativox.
“NIM nya berapa ya? Coba kali bisa di cek wkwkwk,” tulis akun @agu***
Komentar serupa juga datang dari akun lain.
“Gw sih gak mau su’udzon tpi taulah,” tulis akun @luf***
Ada pula yang menyoroti kemampuan berbicara sang perwakilan.
“Public speakingnya bagus sangat sekelas perwakilan wkwk,” tulis akun @ntu***
Sebagian warganet bahkan mengaitkan peristiwa ini dengan polemik lama yang pernah terjadi saat pertemuan Wakil Presiden dengan sejumlah pengemudi ojek online.
“Jadi inget perwakilan abang-abang gojek yang jaketnya masih baru-baru ituu,” tulis akun @nez***
Sementara akun lainnya secara terang-terangan mengaku curiga.
“Mohon maaf suudzon banget ini, ga ada mahasiswa yg public speakingnya kek gini~,” tulis akun @far***
Meski demikian, hingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perwakilan mahasiswa yang hadir bukan berasal dari unsur mahasiswa.
Pertemuan Mahasiswa dengan Gibran Jadi Sorotan
Di tengah derasnya komentar publik, pertemuan antara mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebenarnya menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026.
Sebanyak 15 mahasiswa diterima di Kantor Wakil Presiden setelah melakukan aksi di kawasan Patung Kuda dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Mayoritas perwakilan berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK). Mereka memasuki kompleks Kantor Wapres sekitar pukul 17.25 WIB dan melakukan dialog tertutup selama hampir satu jam.
Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengatakan mahasiswa datang membawa berbagai tuntutan yang dianggap mewakili keresahan masyarakat saat ini.
“Pesan dari kami mahasiswa, pemerintah hari ini jangan tuli. Itu saja,” ujar Abdi usai pertemuan.
Menurutnya, Gibran menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan mencatat langsung poin-poin tuntutan mahasiswa dalam buku kecil yang dibawanya.
“Bapak Wapres bilang jangan sampai ada ruang-ruang yang tertutup seperti ini. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian,” katanya.
Abdi juga menyebut Gibran berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ultimatum 5×24 Jam untuk Pemerintah
Meski telah diterima dan berdialog langsung dengan Wakil Presiden, mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka belum berakhir.
Dalam keterangannya, mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 5×24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5×24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan, aksi berjilid-jilid,” ujar Abdi.
Namun demikian, Istana Wakil Presiden membantah adanya kesepakatan resmi mengenai tenggat waktu tersebut.
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menegaskan bahwa posisi pemerintah dalam pertemuan itu hanya menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa.
“Kami dalam posisi hanya untuk menerima dan mendengar,” kata Al Muktabar.
Meski demikian, ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan yang akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Enam Tuntutan Mahasiswa yang Menggema di Berbagai Daerah
Aksi yang berlangsung di Jakarta sejatinya merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang muncul hampir bersamaan di berbagai kota besar Indonesia.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi nasional sedang menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Di Jakarta, BEM Universitas Bung Karno membawa enam tuntutan utama, yakni:
- Menghentikan sementara dan mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
- Meninjau kembali revisi Undang-Undang Kepolisian.
- Menghentikan praktik militerisme dan menguatkan supremasi sipil.
- Menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
- Memenuhi hak pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- Meninjau kebijakan kenaikan harga BBM.
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa mereka hadir sebagai pengingat bagi pemerintah.
“Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang ‘mantap pak’, ‘bagus pak’. Makanya kita di sini mahasiswa harus berfungsi sebagai agen perubahan,” seru salah satu orator.
Bandung, Semarang, Yogyakarta hingga Medan Ikut Bergerak
Gelombang protes ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta.
Di Bandung, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Barat dan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Mereka menuntut evaluasi Program MBG, menolak revisi UU Polri, meminta stabilitas ekonomi, serta menolak militerisasi ruang sipil.
Di Yogyakarta, mahasiswa Universitas Islam Indonesia menggelar demonstrasi dengan tuntutan serupa. Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu dihentikan sementara untuk dievaluasi secara menyeluruh.
Di Semarang, sekitar tiga ribu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya mengusung tema “Menyambut Reformasi Jilid II”. Mereka menyuarakan lima tuntutan utama yang disebut sebagai Panca Tuntutan Rakyat.
Sementara di Medan, mahasiswa Universitas Sumatera Utara bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi bertajuk #MenujuIndonesiaGagal. Mereka membawa berbagai simbol protes, termasuk replika keranda mayat, sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Aksi serupa juga muncul di Malang dan Makassar dengan tuntutan yang relatif sama, mulai dari evaluasi MBG, stabilitas ekonomi, hingga penolakan terhadap praktik militerisme di ruang sipil.
Mengingat Kembali Polemik Pertemuan Ojol dan Gibran
Kecurigaan warganet terhadap perwakilan mahasiswa ternyata bukan kali pertama terjadi.
Publik masih mengingat pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah pengemudi ojek online di Istana Wakil Presiden pada Agustus 2025.
Kala itu, delapan perwakilan pengemudi dari berbagai platform transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive diterima langsung oleh Gibran dalam forum diskusi tertutup.
Pertemuan berlangsung santai dengan format meja bundar. Gibran mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi para pengemudi sambil mencatat sejumlah poin penting.
Namun setelah dokumentasi pertemuan beredar, sebagian warganet menyoroti penampilan beberapa peserta yang dianggap terlalu rapi, bahkan ada yang menilai jaket ojol yang dikenakan terlihat masih baru.
Spekulasi pun berkembang bahwa peserta yang hadir bukan representasi asli dari pengemudi lapangan. Meski begitu, tudingan tersebut tidak pernah terbukti dan tidak pernah ada klarifikasi resmi yang menunjukkan adanya rekayasa peserta.
Kini, pola respons serupa kembali muncul saat Gibran menerima perwakilan mahasiswa.
Di Tengah Kecurigaan Publik, Substansi Tuntutan Tetap Menjadi Isu Utama
Terlepas dari ramainya spekulasi mengenai identitas perwakilan mahasiswa, substansi demonstrasi tetap menjadi isu yang jauh lebih besar.
Gelombang aksi yang terjadi hampir serentak di berbagai daerah menunjukkan adanya keresahan yang cukup luas terkait kondisi ekonomi, kebijakan publik, pendidikan, hingga ruang demokrasi.
Pemerintah melalui Istana Wakil Presiden menegaskan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
Sementara di sisi lain, mahasiswa menegaskan mereka akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan.
Apakah pemerintah akan merespons dalam tenggat 5×24 jam seperti yang diminta mahasiswa, atau justru gelombang demonstrasi akan kembali membesar dalam beberapa hari ke depan, menjadi pertanyaan yang kini menunggu jawabannya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
