bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggagas program pendidikan karakter berbasis semi militer bagi siswa bermasalah di Jabar. Dalam perjalanannya, program ini menuai banyak perhatian dari berbagai kalangan, bahkan viral di media sosial.
Belakangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar turut menyoroti program ini. Pasalnya, alokasi anggaran sebesar Rp6 miliar untuk kegiatan ini dinilai tidak melalui pembahasan bersama, sehingga menimbulkan pertanyaan dari sisi regulasi dan transparansi.
Program ini menyasar 900 siswa bermasalah yang akan dibina secara bertahap melalui pelatihan integritas dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi. Gelombang pertama mencakup 350 siswa yang akan menjalani pelatihan selama 14 hari.
Ketua Fraksi PPP sekaligus Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, mengaku kaget dan belum pernah diajak berdiskusi terkait anggaran tersebut.
“Anggaran ini tidak pernah dibahas dengan kami. Hanya disodorkan begitu saja, termasuk soal regulasinya,” ujar Zaini saat dikonfirmasi, Rabu (7/5/2025).
DPRD Jabar, menurut Zaini, akan segera memanggil Dinas Pendidikan dalam rapat paripurna guna meminta penjelasan terkait sumber anggaran dan legalitas program tersebut.
“Kalau ini benar ada, kami harus tahu detailnya. Ini menyangkut anggaran besar dan ribuan siswa,” tambahnya.
Dalam dokumen resmi Program Prioritas Pendidikan Provinsi Jabar, program ini disebut sebagai Latihan Integritas dan Kedisiplinan Siswa (Bela Negara). Tercatat, usulan anggaran Rp6 miliar akan digunakan untuk melatih 2.000 siswa yang terindikasi melanggar norma sekolah, dengan melibatkan TNI/Polri sebagai pelatih.
Zaini menilai, kebijakan ini berisiko menjadi preseden buruk jika dilakukan tanpa memperhatikan mekanisme demokrasi.
“Kalau kepala daerah bisa langsung membuat kebijakan tanpa konsultasi dengan legislatif, maka ini bukan demokrasi. Harus ada keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini awalnya menggunakan dana pribadi. Namun, seiring meningkatnya jumlah peserta, pendanaan kini dialihkan melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Awalnya saya tangani langsung. Tapi karena jumlahnya makin banyak, maka sekarang anggarannya diambil dari Disdik,” ujar Dedi.
Dedi juga menjelaskan, dana yang dialokasikan akan langsung diserahkan ke pihak penyelenggara, dalam hal ini Rindam III/Siliwangi, untuk digunakan sesuai kebutuhan pelatihan. Komponen pembiayaan meliputi seragam, konsumsi, dan honor pelatih.
Mengenai nilai anggaran, Dedi menyebut Rp6 miliar adalah angka sementara dan cadangan, tergantung jumlah peserta ke depannya.
“Kalau ada lonjakan pendaftar, kita tinggal sesuaikan. Angkanya masih fleksibel dan akan dihitung berdasarkan biaya per siswa per hari,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, untuk program pendidikan karakter berbasis semi-militer mengucurkan anggaran sebesar Rp6 miliar.
“Untuk anggarannya Rp6 miliar, kami akan backup langsung dari APBD Provinsi Jawa Barat,” kata Herman pada Senin (5/5/2025).
Anggaran tersebut disiapkan bagi 900 siswa. Ada beberapa gelombang pelaksanaan kegiatan yang disiapkan.
“Perkiraan, kurang lebih untuk 900 siswa. Gelombang pertama ini 350 siswa, kemudian gelombang kedua berapa, gelombang ketiga berapa. Disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Herman.
Ratusan siswa itu dengan latar belakang seperti geng motor, tawuran, kecanduan minuman keras, sampai kecanduan game online akan mendapatkan beragam materi dari anggota TNI.
“Seperti bela negara, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kedisiplinan, sampai materi pelajaran umum sesuai kurikulum. Setiap hari, wajib pembelajaran selama dua jam,” kata Herman.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
