bukamata.id – Rencana penanganan banjir Bandung Raya yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang berfokus pada pengembalian fungsi tata ruang alam hingga pembangunan bendungan, mendapatkan respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.
Gubernur Dedi menyatakan bahwa mulai tahun 2026, Pemprov Jabar akan secara agresif menangani masalah banjir tahunan ini, terutama melalui dua aspek utama yakni pengelolaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur.
Dukungan Dewan: Penegakan Aturan Tata Ruang Wajib
Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang menyambut baik langkah-langkah yang diusulkan Dedi Mulyadi. Ia menilai inisiatif ini sebagai hal yang positif mengingat persoalan lingkungan di Jawa Barat yang semakin menurun.
“Saya melihat langkah itu sebagai hal yang positif. Secara nasional, termasuk di Jawa Barat, kita menghadapi persoalan lingkungan yang semakin menurun,” ucap Rafael Situmorang saat dihubungi, Jumat (12/12/2025).
Rafael Situmorang menyebut, kekhawatiran terhadap potensi bencana besar serupa yang pernah terjadi di wilayah lain menjadi alasan kuat mengapa penegakan aturan tata ruang wajib dilakukan.
“Kalau suatu saat muncul fenomena seperti di Sumatera, bencana besar yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi, kita tentu khawatir. Karena itu, penegakan aturan tata ruang memang wajib dilakukan,” tegasnya.
Dialog Sosial Sebagai Kunci Utama
Meskipun mendukung penuh penegakan tata ruang dan perbanyakan ruang hijau, Rafael Situmorang memberikan sorotan kritis mengenai potensi dampak sosial dari kebijakan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa banyak lokasi yang ditargetkan untuk dikembalikan ke fungsi alaminya sudah terlanjur menjadi tempat usaha yang melibatkan mata pencaharian masyarakat.
Oleh karena itu, politisi PDIP ini menekankan bahwa kunci keberhasilan kebijakan ini adalah dialog dengan masyarakat.
“Kuncinya dialog dengan masyarakat. Persoalannya kan bukan hanya lingkungan, tapi juga sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Ia mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek lingkungan semata, tetapi juga harus menyiapkan solusi dan jalan keluar yang konkret bagi masyarakat yang usahanya terdampak.
“Maka pemerintah harus menyiapkan solusi dan jalan keluar agar tidak menimbulkan gejolak. Betul, dialog itu penting,” tandasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menekankan bahwa tata ruang harus dikembalikan ke fungsi alamnya, termasuk memperbanyak ruang hijau dan menghentikan total alih fungsi lahan dari perkebunan teh/hutan menjadi perkebunan sayur yang tidak menguatkan tanah.
“Mereka yang mengalihfungsikan lahan harus mengembalikannya menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya, agar tidak menimbulkan sedimentasi ke Sungai Citarum,” kata Dedi, Rabu (10/12/2025).
Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan pembangunan bendungan di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung, sebagai solusi pengendalian banjir jangka panjang.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
