bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti sejumlah tantangan mendasar dalam upaya reformasi kepolisian, mulai dari persoalan kultur hingga lemahnya sistem pengawasan.
Hal tersebut disampaikannya saat mengisi Seminar Nasional di Rooftop DPRD Jawa Barat.
Rafael menilai, salah satu tantangan utama terletak pada kultur internal kepolisian yang masih dipengaruhi pola lama, termasuk pendekatan yang beririsan dengan kultur militer.
“Tantangan pertama adalah soal kultur di kepolisian, yang menurut saya masih ada pengaruh dari pola lama, termasuk dari kultur militer,” ujarnya.
Ia mencontohkan, dalam praktik di lapangan masih ditemukan pendekatan yang mengedepankan tekanan dalam proses pemeriksaan.
“Bagaimana mengejar pengakuan tersangka yang kadang masih menggunakan cara-cara kekerasan. Ini menurut saya bagian dari persoalan kultur,” tegasnya.
Selain kultur, Rafael juga menekankan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen untuk menghasilkan aparat yang lebih profesional dan berintegritas.
“Proses rekrutmen juga perlu diperbaiki agar menghasilkan aparat yang lebih profesional,” katanya.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam membangun institusi kepolisian yang modern.
Lebih jauh, Rafael menyoroti peran Komisi Kepolisian Nasional yang dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan.
“Kita memang punya Komisi Kepolisian, tapi secara kewenangan masih terbatas,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini peran lembaga tersebut lebih bersifat rekomendatif dan belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.
“Perannya lebih banyak pada rekomendasi, dan menurut saya itu belum cukup kuat,” tambahnya.
Rafael mendorong agar reformasi kepolisian tidak hanya menyentuh aspek internal, tetapi juga memperkuat lembaga pengawas melalui revisi regulasi.
“Oleh karena itu, reformasi kepolisian harus mencakup penguatan institusi Komisi Kepolisian sebagai lembaga pengawas,” tegasnya.
Ia juga menilai revisi undang-undang diperlukan agar pengawasan bisa berjalan lebih efektif.
“Dalam beberapa kasus terlihat Komisi Kepolisian tidak bisa berbuat banyak akibat keterbatasan kewenangan,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, Rafael mengingatkan bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan masih terbuka jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.
“Potensi penyalahgunaan kewenangan masih bisa terjadi jika tidak ada pengawasan yang kuat,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
