bukamata.id – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi pelajar menuai kritik dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan peran penting guru dalam proses pendidikan.
Dalam pernyataannya, Kamis (12/6/2025), Lalu menegaskan bahwa keputusan untuk memberikan PR seharusnya menjadi kewenangan guru, bukan kepala daerah. “Guru adalah pihak yang paling memahami kebutuhan serta karakter siswa. Memberikan atau tidak memberikan PR seharusnya bergantung pada penilaian profesional guru,” ujarnya.
Politisi PKB itu menekankan bahwa proses belajar bersifat kontekstual dan tidak bisa disamaratakan. Menurutnya, bagi sebagian siswa, PR menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman materi yang telah dipelajari di kelas.
“Ada siswa yang butuh latihan tambahan di rumah, ada juga yang tidak. Di sinilah pentingnya otonomi guru dalam merancang strategi belajar yang sesuai,” tegas Lalu.
Ia juga mengingatkan agar semangat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tidak mengabaikan prinsip pedagogis dan profesionalitas tenaga pendidik. “Kami mendukung inovasi dalam pendidikan, tapi kebijakan harus tetap berbasis keilmuan dan melibatkan masukan dari para praktisi pendidikan. Jangan sampai inovasi yang bersifat populis malah merugikan profesionalitas guru,” tambahnya.
Rencana penghapusan PR ini merupakan bagian dari kebijakan baru yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelang tahun ajaran 2025/2026. Selain menghapus PR, Pemprov juga berencana membatasi aktivitas malam bagi siswa. Melalui kebijakan baru, pelajar tidak diperkenankan keluar rumah setelah pukul 21.00 WIB, kecuali dengan alasan mendesak dan izin orang tua.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memberikan ruang lebih bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga. “Kami ingin agar tugas-tugas sekolah diselesaikan di sekolah. Di rumah, anak-anak bisa fokus pada kegiatan lain seperti membaca, berolahraga, membantu orang tua, atau belajar keterampilan hidup,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (4/6/2025).
Kebijakan ini pun menuai perdebatan. Di satu sisi, ada harapan bahwa pendekatan baru ini dapat mendukung perkembangan karakter anak. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penghapusan PR secara menyeluruh justru membatasi ruang gerak guru dalam mengelola strategi pembelajaran yang efektif.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
