bukamata.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menanggapi laporan dugaan serangan digital terhadap aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati. Serangan digital yang dialami Neni diduga melibatkan akun Instagram resmi milik Diskominfo Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Herman menyatakan akan segera melakukan pengecekan lebih lanjut. “Nanti saya cek dulu, saya mau ketemu sama Kadiskominfo,” ujar Herman kepada awak media, Kamis (17/7/2025).
Saat ditanya mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi merespons kritik dari masyarakat, Herman menegaskan bahwa masukan dan saran merupakan bagian penting dalam proses demokrasi di Jawa Barat.
“Ya nggak apa-apa, masukan, kritik, saran, saya kira itu suplemen bagi kami. Dan Pak Gubernur, Pak Wagub, itu semua membuka diri terhadap kritik, saran. Yang penting Jawa Barat istimewa,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan di Jawa Barat merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. “Dan Jawa Barat istimewa itu berjuang bersama, semua pemangku kepentingan bahu membahu,” tambahnya.
Aktivis DEEP Laporkan Doxing dan Peretasan
Sebelumnya, Neni Nur Hayati dalam pernyataan tertulis pada Kamis (17/7/2025) mengaku menjadi korban doxing dan serangan digital yang berlangsung intens selama dua hari, yakni pada 15 dan 16 Juli 2025.
“Saya, Neni Nur Hayati, Aktivis Demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, dalam waktu dua hari ini, tertanggal 15–16 Juli 2025, saya mendapatkan serangan serius melalui akun digital Instagram @neni1783 dan akun TikTok @neninurhayati36 yang tidak ada hentinya,” ungkap Neni.
Menurutnya, serangan tersebut tak hanya bersumber dari akun anonim, tetapi juga diduga melibatkan akun resmi pemerintah. Ia menyoroti unggahan ulang dari akun-akun resmi seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks yang menyertakan narasi bernada menghakimi dan memuat foto pribadinya tanpa izin.
Neni menjelaskan bahwa polemik bermula dari unggahan video di TikTok pada 5 Mei 2025, yang membahas fenomena penggunaan buzzer dalam politik. Ia menekankan bahwa konten tersebut bersifat umum dan tidak ditujukan kepada kepala daerah tertentu.
“Dalam video tersebut, saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi. Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024,” jelasnya.
Neni menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bersifat konstruktif dan tidak bermaksud menyerang secara personal. “Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya,” tambahnya.
Namun, ia mengaku kecewa dengan langkah Diskominfo Jabar yang memublikasikan fotonya tanpa izin. “Saya tentu sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa seizin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Neni mengungkap bahwa selain menjadi korban doxing, ia juga mengalami peretasan akun dan pengintaian aktivitas digital. Ia menyebut tengah menyiapkan langkah hukum.
“Lagi siapkan tim kuasa hukum. Aku juga mengalami peretasan akun. Sekalian aku juga mau melakukan bantahan atas tuduhan yang disampaikan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
