bukamata.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung langsung bergerak cepat memetakan mitigasi bencana lingkungan di wilayahnya. Bertempat di Gedung Moh. Toha, Soreang pada Selasa (9/6/2026), sebuah rapat koordinasi khusus lintas sektoral digelar demi merumuskan solusi konkret atas tiga tantangan utama publik: sengkarut sampah, penanggulangan banjir, dan kesiapan menghadapi bencana kekeringan.
Rapat akbar ini menyatukan berbagai elemen strategis, mulai dari internal Pemkab Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satgas Citarum, jajaran camat, organisasi kemasyarakatan, hingga unsur pentahelix yang selama ini aktif mengawal kelestarian lingkungan di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan bahwa kompleksitas problem ekologis di areanya tidak bisa diselesaikan lewat kerja-kerja parsial atau ego sektoral, melainkan butuh sinergi kolektif yang padu.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, kita bisa mencari solusi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Bupati usai rakor.
Siasat Jangka Panjang Mengunci Banjir Dayeuhkolot dan Tegalluar
Salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah percepatan penanganan banjir yang kerap melumpuhkan titik-titik rawan seperti kawasan Dayeuhkolot dan Tegalluar.
Bupati yang akrab disapa Kang Demi Supriatna (KDS) ini membeberkan bahwa BBWS segera mengeksekusi proyek normalisasi aliran sungai, khususnya menyasar area muara dan titik-titik penyumbat yang memicu luapan air. Agenda pembersihan ini nantinya akan disinergikan dengan Satgas Sungai Citarum dan tim bentukan pentahelix di tiap faskes kecamatan.
Sebagai sokongan nyata, Pemkab Bandung berencana mengusulkan pengadaan tiga unit ekskavator baru lewat mekanisme perubahan anggaran tahun 2026. Alat berat ini diproyeksikan untuk pengerukan sedimen secara berkala.
“Kita ingin ada sistem pemeliharaan yang berkesinambungan sehingga sungai tetap terjaga dan risiko banjir dapat minimalkan,” ungkap KDS.
Tak hanya itu, skenario penahanan debit air juga disiapkan lewat rencana pembangunan kolam retensi di lokasi strategis, seperti kawasan Tegalluar dan Sukamanah, guna menampung luapan air hujan sebelum lari ke hilir.
Optimalisasi Ratusan TPS3R dan Revitalisasi Bank Sampah
Beralih ke masalah darurat sampah, KDS menyoroti keberadaan 174 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kabupaten Bandung yang dinilai belum beroperasi secara maksimal. Pemerintah daerah dipastikan segera melakukan evaluasi total terkait fasilitas yang mangkrak sekaligus menyuntikkan dukungan operasional.
“Sambil menunggu pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional, Pemkab Bandung juga akan mengaktifkan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bank sampah di tingkat desa,” tuturnya.
Langkah berbasis komunitas ini diyakini mampu menekan volume sampah langsung dari hulu rumah tangga. KDS juga menginstruksikan aparatur desa untuk memperketat tata kelola sampah dari level RT dan RW.
Antisipasi Kemarau: Pasokan Air Bersih dan Dana Irigasi Rp334 Miliar
Menatap ancaman kekeringan akibat kemarau panjang, Pemkab Bandung menggandeng PDAM dan BPBD untuk mengamankan pasokan air bersih bagi warga terdampak. Skema penempatan tandon dan mobil tangki air mulai dipetakan di zona-zona rawan kekeringan.
“Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, sejak sekarang kita harus mempersiapkan lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak kekeringan,” katanya.
Di sektor penopang pangan, pembenahan infrastruktur tani terus dikebut. Dari total 546 titik daerah irigasi yang diajukan, pemerintah pusat resmi mengucurkan dana segar sebesar Rp334 miliar pada tahun anggaran ini, sementara sisanya akan dialokasikan pada termin berikutnya.
Gerakan Akar Rumput: Aparatur Sipil Negara Wajib Bawa Tumbler
Sebagai aksi nyata menekan laju limbah plastik sekali pakai, Dadang Supriatna akan segera menerbitkan instruksi khusus. Regulasi ini mewajibkan seluruh ASN, pegawai Pemkab, hingga kepala desa untuk membawa botol minum isi ulang (tumbler) saat bertugas.
Guna mendukung gerakan ini, Pemkab bersama PDAM akan menyediakan fasilitas stasiun pengisian air minum siap konsumsi (water station) di sejumlah pusat pelayanan publik.
“Kita ingin mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Pengurangan sampah harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja pemerintah,” ujarnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
