bukamata.id – Di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, sebuah plang kepemilikan tanah berdiri tegak di area SDN Langensari. Di sana, bukan prestasi siswa yang terpampang, melainkan peringatan keras: “TANAH INI MILIK HUKUM AHLI WARIS H. NANA RUMANTANA”. Pemandangan ini bukan sekadar ornamen sengketa, melainkan monumen kegagalan administratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat yang kini mengancam masa depan ratusan anak didik.
Sengketa lahan seluas ±700 meter persegi dengan nomor persil 89.D.II Kohir 1390 ini telah menjadi “bola panas” sejak 2022. Namun, jika ditelisik lebih dalam, ini adalah potret nyata bagaimana birokrasi daerah abai terhadap kepastian hukum aset pendidikan selama puluhan tahun, hingga akhirnya meledak menjadi krisis yang menyandera kepentingan publik.
Kronologi Kegagalan: Dari “Pinjam Pakai” Menjadi Sengketa Berdarah Dingin
Akar persoalan ini bermula dari kebaikan hati Nana Rumantana pada tahun 1973. Kala itu, ia meminjamkan lahannya secara lisan agar pemerintah bisa membangun sekolah bagi warga setempat. Namun, alih-alih membereskan status hukum melalui hibah resmi atau pembebasan lahan, Pemkab Bandung Barat justru membiarkan status tanah tersebut menggantung selama lebih dari setengah abad.
Budhi Bunyamin Rumahtana (59), perwakilan ahli waris, mengungkapkan rasa herannya terhadap sikap pemerintah yang seolah “lupa daratan” atas sejarah lahan tersebut.
“Sejak awal ini hanya pinjam pakai, bukan hibah atau jual beli. Bahkan dulu sempat disarankan agar tanah dikembalikan atau dibeli oleh pemerintah, tapi sampai sekarang tidak pernah terealisasi. Jangankan ucapan terima kasih atas peminjaman lahan, untuk bayar pajak saja, masih dibebankan ke pihak ahli waris,” tandas Budhi dengan nada kecewa pada Senin (30/3/2026).
Kelalaian administratif ini mencapai puncaknya ketika Pemkab KBB secara sepihak menetapkan lahan tersebut sebagai aset daerah melalui Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3.3.2/KEP.840-BKAD/2023. Tindakan ini dinilai sebagai langkah “rebut paksa” administratif yang memicu perlawanan hukum dari ahli waris.
Perang Legalitas: Bukti Autentik vs Klaim Sepihak
Di meja hijau, kelemahan data Pemkab KBB makin telanjang. Pada 2023, Pengadilan Negeri Bale Bandung memenangkan ahli waris, sebuah putusan yang kemudian dikuatkan di tingkat banding. Meski Pemkab mencoba bermanuver di tingkat kasasi pada Juni 2025—yang secara teknis membatalkan putusan PN karena alasan kewenangan absolut PTUN—substansi kepemilikan ahli waris tetap tak tergoyahkan.
Kuasa Hukum Ahli Waris, Ridwan Jaelani, menuding Pemkab KBB tidak memiliki dasar hukum yang solid saat menerbitkan SK Bupati tentang penetapan aset tersebut.
“Kami menilai keputusan itu belum berkekuatan hukum atau inkrah, apalagi ahli waris mempunyai bukti-bukti kuat terkait kepemilikan tanah seperti AJB dan bukti PBB. Sementara pihak Pemda di pengadilan sebelumnya ada fakta hukum mereka plinplan, karena pernah menyatakan bahwa tanah ini aset desa Gadobangkong, tapi pihak desanya tak mengakui punya lahan di sini,” jelas Ridwan.
Ketidakjelasan sikap Pemkab ini memperlihatkan adanya kekacauan koordinasi antar-instansi (Dinas Pendidikan, BKAD, dan Pemerintah Desa) yang berujung pada kerugian warga negara.
Respons Dinas Pendidikan: “Hanya Penerima Manfaat”
Di tengah kemelut hukum yang semakin meruncing, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat terkesan mengambil jarak dan menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada bagian hukum. Sikap ini mempertegas adanya fragmentasi birokrasi di mana instansi pengguna seolah lepas tangan dari aspek legalitas tempat mereka beroperasi.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Bandung Barat, Eki Trikurniadi, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait sengketa lahan sekolah tersebut.
“Saya dapat informasi dari Bagian Hukum katanya keluarga banding. Padahal 2 minggu lalu katanya Pemda KBB menang di pengadilan. Sekarang ya kami menunggu arahan dari Bagian Hukum dan bidang aset, kami hanya penerima manfaat saja,” kata Eki.
Pernyataan “hanya penerima manfaat” ini memicu kritik lebih lanjut, karena mengesankan bahwa keberlanjutan proses belajar mengajar ribuan murid SDN Langensari hanyalah variabel sekunder di bawah birokrasi aset.
Kritik Pedas Pakar: Budaya “Reaktif” dan Manajemen Aset yang Bobrok
Kritik tajam datang dari para akademisi yang melihat kasus ini bukan sekadar sengketa tanah biasa, melainkan cermin buruknya tata kelola kebijakan publik di Kabupaten Bandung Barat.
Kristian Widya Wicaksono, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menilai Pemkab KBB terjebak dalam latent asset risk—bom waktu risiko aset. Menurutnya, Pemkab sering kali hanya mencatatkan aset secara administratif (listing) tanpa melakukan verifikasi legalitas (legal verification).
“Problem yang terjadi di banyak pemda—dan tercermin kuat dalam kasus ini—adalah terputusnya mata rantai antara tahap perolehan dan pengamanan hukum. Sertifikasi baru dikejar ketika ada ancaman sengketa, bukan sebagai bagian dari siklus normal pengelolaan aset. Ini diperparah oleh budaya birokrasi yang reaktif,” tegas Kristian saat dihubungi bukamata.id, Minggu (5/4/2026).
Ia menambahkan, jika Pemkab KBB pada akhirnya harus membayar ganti rugi atau membeli kembali lahan tersebut menggunakan APBD, hal itu bisa dikategorikan sebagai pemborosan anggaran akibat kelalaian masa lalu. “Pembayaran yang tidak didukung legal basis yang kuat justru dapat dikualifikasikan sebagai kerugian daerah baru,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Muhammad Fadhli Muttaqien, Pakar Pendidikan dari Unisba, menyoroti betapa Dinas Pendidikan seolah “tutup mata” terhadap kerentanan sekolah-sekolah yang berdiri di atas lahan tak bersertifikat.
“Kurangnya perhatian serius dari dinas pendidikan dalam hal administrasi menyebabkan dampak jangka panjang. Sengketa lahan sekolah ini merupakan masalah multidimensional. Dinas pendidikan seharusnya melakukan evaluasi ulang terhadap sekolah-sekolah sehingga kasus ini tidak terjadi lagi. Korban pertama yang merasakan dampak langsung adalah murid, karena sulit bagi mereka untuk beradaptasi kembali di sekolah yang baru,” papar Fadhli.
Nasib Siswa di Ujung Palu Hakim
Saat ini, perkara tersebut tengah memasuki babak baru di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Ahli waris tetap pada pendiriannya: mereka tidak akan membiarkan hak mereka dirampas oleh regulasi bupati yang dianggap cacat prosedur. Di sisi lain, pemasangan plang dan spanduk di area sekolah menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif bagi siswa.
Situasi ini memunculkan pertanyaan moral: Di mana posisi Pemkab Bandung Barat ketika hak pendidikan anak-anak berbenturan dengan sengketa yang mereka ciptakan sendiri akibat kelalaian puluhan tahun?
Jika Pemkab terus bersikukuh tanpa solusi nyata seperti ganti rugi yang adil atau relokasi yang terencana, maka mereka bukan hanya bersengketa dengan ahli waris Nana Rumantana, melainkan sedang mempertaruhkan masa depan generasi muda di Gadobangkong.
Langkah hukum banding di PTTUN Jakarta menjadi taruhan terakhir. Namun, apa pun hasil akhirnya nanti, kasus SDN Langensari sudah cukup menjadi bukti bahwa manajemen aset di Kabupaten Bandung Barat masih jauh dari kata profesional. Tanpa adanya audit yuridis menyeluruh terhadap seluruh sekolah negeri di KBB, “bom waktu” serupa SDN Langensari dipastikan akan meledak di tempat lain, menumbalkan lebih banyak siswa demi menebus dosa administrasi masa lalu.
Kesimpulan: Menanti Itikad Baik di Tengah Sengketa
Kasus SDN Langensari bukan sekadar perselisihan angka di atas kertas segel, melainkan cermin retaknya manajemen aset publik di Kabupaten Bandung Barat. Selama lebih dari lima dekade, kedermawanan warga yang meminjamkan tanahnya justru dibalas dengan pengabaian administrasi yang berlarut-larut. Langkah Pemkab yang secara sepihak mengklaim lahan melalui SK Bupati—tanpa didukung sertifikasi yang sah—menunjukkan adanya jalan pintas birokrasi yang mengesampingkan prinsip keadilan dan tata kelola yang bersih.
Kini, nasib ratusan siswa SDN Langensari berada di ujung palu hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun, di luar ruang sidang, tanggung jawab moral sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Membiarkan sengketa ini terus menggantung tanpa solusi konkret, seperti ganti rugi yang adil atau relokasi yang terencana, sama saja dengan membiarkan hak pendidikan anak-anak Gadobangkong tersandera oleh kegagalan birokrasi masa lalu. Jika “bom waktu” aset ini tidak segera dijinakkan dengan itikad baik dan transparansi, maka SDN Langensari akan selamanya menjadi pengingat pahit bahwa di bawah bangunan sekolah yang megah, terdapat pondasi hukum yang rapuh.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
