bukamata.id – Sebuah momen emosional terekam saat Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, terlihat menangis. Momen ini terjadi di tengah isu dugaan pemotongan uang kompensasi yang seharusnya diterima oleh para sopir angkot di jalur Puncak.
Seperti yang diketahui, selama libur Lebaran Idul Fitri 2025, operasional angkot di jalur Puncak ditiadakan untuk mengurangi kemacetan.
Sebagai bentuk kompensasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan bantuan sebesar Rp 1,5 juta, yang terdiri dari uang tunai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu. Namun, para sopir angkot mengeluhkan bahwa mereka tidak menerima bantuan penuh.
Dalam video yang diunggah oleh Dedi Mulyadi di akun Instagramnya, Dadang Kosasih terlihat mengusap air mata. Sambil mengenakan seragam Dishub, ia mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
“Pokoknya layani masyarakat, saya nitip. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban. Melalui siapa? Melalui Pak Gubernur,” ujarnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi tindakan pemotongan dana kompensasi tersebut. Ia bahkan menyebut tindakan itu sebagai “premanisme berseragam” jika dilakukan oleh aparatur negara.
“Kalau itu dilakukan oleh ASN atau kelompok organisasi resmi, saya tetap menyatakan itu adalah tindakan premanisme,” tegas Dedi Mulyadi.
Dedi juga memastikan bahwa uang yang sempat dipotong telah dikembalikan kepada para sopir. Meskipun ada pernyataan bahwa dana tersebut diberikan secara sukarela, Dedi tetap berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Katanya sukarela. Tapi karena bikin gaduh, akhirnya dibalikin lagi,” ujarnya.
Meskipun dana telah dikembalikan dan polemik mereda, Dedi Mulyadi memastikan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi mendalam setelah libur Lebaran. Ia berharap kejadian serupa tidak akan terulang di masa mendatang.
“Semoga kejadian ini jadi yang terakhir. Klarifikasi akan kami lakukan setelah Lebaran,” pungkasnya.
Kejadian ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
