bukamata.id – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024 tak luput dari sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Mengingat netralitas ASN, TNI dan Polri sangat dituntut dalam setiap pesta demokrasi.
Menyikapi hal itu, Bawaslu sudah membuat peta kerawanan netralitas ASN. Tercatat ada 10 provinsi yang berpotensi kerawanan ASN-nya tinggi.
Adapun 10 provinsi itu antara lain Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat (Jabar), Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, Lampung. Lalu Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Inilah posisi provinsi yang kerawanannya tinggi. Maka pada sepuluh provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat,” ujar Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty seperti dikutip pada Jumat (22/9/2023).
Lolly berharap, pemerintah daerah di 10 provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi soal netralitas aparatur itu melakukan pencegahan dengan ketat. Salah satu pencegahan bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik.
“Pencegahan ini dikencangkan tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah pelanggaran,” tutur Lolly.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
