bukamata.id – Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menyinggung kemungkinan sanksi pengurangan poin bagi klub yang gagal menjaga ketertiban suporter. Ancaman itu muncul di tengah rentetan insiden kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola Indonesia sepanjang Oktober 2026, sehingga efektivitas penegakan disiplin kembali menjadi sorotan.
Erick meminta operator kompetisi I.League dan klub tidak mengabaikan persoalan keamanan. Menurutnya, aturan untuk menindak pelanggaran sudah tersedia dan tinggal dijalankan secara tegas.
“Posisi kami, PSSI jelas bahwa kami meminta liga dan klub-klub untuk bertindak tegas. Itu ada aturan mainnya semua, tidak usah diputar-putar,” kata Erick.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan kekerasan suporter tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun, penerapan pengurangan poin juga membutuhkan kejelasan soal jenis pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme penjatuhan sanksi sesuai regulasi.
Rentetan Insiden Kekerasan Sepanjang Oktober 2026
Sorotan terhadap sanksi PSSI muncul setelah sejumlah insiden terjadi dalam waktu berdekatan. Pada 11 Oktober 2026, bus pemain Persib Bandung U-18 diserang di Rest Area KM 360 Batang. Sehari kemudian, bus rombongan suporter Persija Jakarta dilempari benda keras di Tol Palikanci, Cirebon.
Insiden lain terjadi usai laga Garudayaksa FC melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pada 25 Oktober 2026. Seorang suporter Persib berusia 16 tahun meninggal dunia setelah dibacok saat perjalanan pulang. Polisi kemudian memastikan pelaku bukan suporter klub mana pun dan menyerang secara acak.
Rentetan kejadian tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan sepak bola tidak hanya terjadi di dalam stadion, tetapi juga selama perjalanan suporter menuju dan meninggalkan lokasi pertandingan.
Erick menilai klub dan operator kompetisi harus mengambil langkah nyata agar kekerasan tidak terus berulang. Pembatasan kehadiran suporter tandang pada laga tertentu juga bisa menjadi salah satu opsi berdasarkan pertimbangan keamanan.
Meski demikian, efektivitas pengurangan poin sebagai pencegah kekerasan masih perlu dibuktikan melalui penerapan dan evaluasinya. Sanksi tegas perlu disertai upaya pencegahan agar persoalan tidak hanya ditangani setelah jatuh korban.
Bedakan Sanksi Klub dan Tindak Pidana
Salah satu hal penting dalam penanganan kekerasan suporter adalah membedakan pelanggaran disiplin sepak bola dengan tindak pidana. Keduanya bisa berkaitan dengan pertandingan, tetapi tidak otomatis ditangani lewat mekanisme yang sama.
Untuk tindak kriminal di luar stadion, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Sementara itu, PSSI dan operator kompetisi memproses pelanggaran yang masuk lingkup regulasi sepak bola.
Erick mengaku telah menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolri Suyudi Ario Seto untuk membahas penanganan tindak kriminal yang berkaitan dengan sepak bola. Ia menyebut komitmen bersama PSSI dan kepolisian akan diumumkan dalam satu hingga dua minggu ke depan.
“Kalau di dalam pertandingan sendiri, kita sudah pernah mengalami peristiwa Kanjuruhan, saya rasa tidak bisa ditoleransi,” ujar Erick.
Pembedaan tersebut penting agar sanksi dijatuhkan berdasarkan bukti, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku. Klub semestinya tidak otomatis dibebani tanggung jawab atas setiap tindak kriminal di luar stadion tanpa pemeriksaan keterkaitannya dengan kewajiban klub.
Suporter Tandang Kembali Diizinkan, Ini Tantangannya
Kehadiran suporter tim tamu kembali diperbolehkan pada musim 2026/2027 setelah dibatasi selama tiga tahun. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi pendukung untuk menyaksikan tim kesayangan secara langsung, tetapi juga menuntut pengelolaan keamanan yang lebih terukur.
Erick mengingatkan klub dan operator kompetisi untuk menjaga kesempatan tersebut lewat komitmen bersama. Menurutnya, keselamatan suporter harus menjadi prioritas di setiap pertandingan.
“Kami, PSSI, tegas. Tidak hanya klubnya yang ditindaklanjuti, suporter juga, bahkan pengurangan poin yang memang harus dijalankan kalau kondisi ini tidak bisa dijaga keharmonisannya seperti yang kami harapkan,” kata Erick.
Tantangannya adalah memastikan kebijakan keamanan tidak berhenti pada pembatasan suporter atau ancaman hukuman. Koordinasi antarklub, pengawasan perjalanan suporter, pengelolaan laga berisiko tinggi, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan perlu berjalan beriringan.
Pada akhirnya, efektivitas ancaman pengurangan poin tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga konsistensi penerapannya. Bagi PSSI dan operator kompetisi, ukuran keberhasilan bukan sekadar laga yang berjalan tanpa keributan di stadion, tetapi juga memastikan suporter bisa berangkat, menonton, dan pulang ke rumah dengan selamat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
