bukamata.id – Jagat media sosial tengah diguncang oleh isu miring yang menerpa fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK). Organisasi mahasiswa tersebut mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul tudingan miring pasca-pertemuan audiensi mereka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Dugaan adanya kompensasi finansial yang diterima oleh para pengurus BEM tersebut memicu gelombang protes dari internal kampus sendiri. Sejumlah mahasiswa UBK yang merasa tidak puas langsung menuntut klarifikasi serta pemulihan reputasi almamater mereka. Momen interogasi yang menegangkan tersebut bahkan sempat disiarkan secara langsung via platform TikTok hingga menyita perhatian netizen.
Dalam potongan video yang viral, pimpinan organisasi mahasiswa tersebut tampak tidak berkutik saat didesak oleh rekan-rekan sekampusnya.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” tukas Ketua BEM FH UBK Abdi Maludin.
Mendengar hal itu, salah satu mahasiswa yang hadir langsung melayangkan desakan konkret mengenai langkah pemulihan nama baik institusi.
“Langkah apa yang akan kamu pertanggungjawabkan untuk balikin nama UBK?,” ungkap penanya yang diduga berasal dari UBK.
Berdasarkan isu yang beredar dari proses klarifikasi tersebut, para pengurus ditengarai mendapatkan kompensasi dana berkisar antara Rp1,5 hingga Rp2 juta untuk setiap kepala. Diketahui, Abdi tidak datang sendirian saat menyambangi Istana Wapres; ia didampingi oleh delegasi mahasiswa lainnya dengan total mencapai 15 orang.
Meski demikian, kebenaran dari seluruh pengakuan tersebut masih perlu diuji lebih dalam. Ada indikasi bahwa pernyataan dari pengurus BEM FH UBK terlontar akibat adanya tekanan psikologis massa. Spekulasi kian liar karena laporan mengenai nominal yang mengalir ke kantong para mahasiswa dinilai simpang siur dan berbeda-beda.
Di platform X (yang sebelumnya Twitter), narasi yang berkembang bahkan jauh lebih ekstrem. Salah satu akun dengan pengikut besar, @txtdarigen***, melontarkan tuduhan bahwa total dana yang masuk dalam pusaran kasus ini mencapai angka ratusan juta rupiah.
Akun tersebut mengeklaim adanya dana pelicin hingga Rp300 juta pasca-pertemuan formal di Istana. Netizen tersebut menyayangkan jika hasil perjuangan para relawan aksi yang bertahan berjam-jam di lapangan ternyata telah dikondisikan sejak awal. Bersamaan dengan itu, isu lain juga menggelinding di mana akun @Helloween menyebut adanya keterlibatan oknum aparat dalam pendanaan perwakilan mahasiswa ini, hingga memicu tuntutan sanksi Drop Out (DO).
Kronologi ini bermula pada Senin (15/6/2026), ketika Wapres Gibran Rakabuming Raka bersedia membukakan pintu Istana untuk menerima belasan perwakilan mahasiswa. Mereka merupakan bagian dari massa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Selain dari UBK, perwakilan mahasiswa yang ikut masuk ke dalam Istana diketahui berasal dari Universitas MH Thamrin serta Universitas Terbuka.
Undangan mendadak dari orang nomor dua di Indonesia itu datang menjelang petang, sekitar pukul 17.25 WIB. Para mahasiswa yang berada di lokasi unjuk rasa langsung mengalihkan barisan menuju Istana Wakil Presiden demi menyampaikan maklumat mereka secara langsung.
Dari atas mobil demonstrasi, koordinator lapangan sempat membakar semangat massa dengan menyatakan bahwa undangan dari Wapres merupakan bukti keberhasilan tekanan massa. Mereka berharap poin-poin gugatan yang dibawa dari jalanan bisa langsung dikirimkan ke meja kekuasaan tertinggi. Namun, momentum yang awalnya dianggap sebagai pencapaian itu kini justru berbuntut panjang dan memicu prahara di dalam kampus UBK sendiri.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
