bukamata.id – Wacana revitalisasi Terminal Cicaheum menjadi bagian integral dari sistem Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya kini memasuki tahap krusial. Pemerintah Kota Bandung, di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan, berkomitmen untuk tidak meninggalkan pihak mana pun dalam proses transisi ini. Fokus utama pemerintah saat ini adalah meminimalisir dampak sosial-ekonomi bagi para pedagang serta pelaku usaha transportasi lokal.
Mengedepankan Dialog, Bukan Paksaan
Muhammad Farhan menegaskan bahwa kunci utama dari kelancaran proyek strategis ini terletak pada komunikasi dua arah yang intensif. Ia memahami bahwa perubahan skema transportasi akan membawa penyesuaian bagi banyak orang, sehingga ruang aspirasi harus dibuka selebar-lebarnya.
“Kami terus berdialog dengan para pedagang maupun operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Tentu perlu ada penyesuaian, dan penyesuaian itu sedang dilakukan agar skenario yang disusun dalam kerangka BRT ini bisa didukung oleh semua pihak,” ungkap Farhan pada Senin, 1 Juni 2026.
Menurut Farhan, keberhasilan transformasi ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan soal menyamakan persepsi.
“Ini persoalan dialog. Bagaimana caranya kita bisa berdialog dan mencari titik temu agar semua pihak dapat memahami tujuan besar dari pengembangan sistem transportasi ini,” tambahnya.
Nasib Angkot: Transformasi Menjadi Feeder
Sering muncul kekhawatiran bahwa kehadiran BRT akan mematikan eksistensi angkutan kota (angkot). Menanggapi hal tersebut, Farhan meluruskan bahwa angkot tidak akan dihapuskan, melainkan direposisi fungsinya sebagai moda pengumpan (feeder) yang krusial.
“Angkot bukan dipindahkan. Dalam konsep BRT nanti, angkot akan berfungsi sebagai feeder yang terus bersirkulasi menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama transportasi massal,” jelas Farhan.
Dengan skema feeder, angkot justru akan lebih terorganisir dan memiliki peran vital sebagai penghubung masyarakat dari titik-titik pemukiman menuju jalur utama transportasi massal yang lebih efisien.
Skema Kompensasi dan Kolaborasi Regional
Selain nasib sopir angkot, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada nasib para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Cicaheum. Sebagai bentuk mitigasi, Pemkot Bandung tengah mematangkan skema kompensasi bagi pihak terdampak.
Meskipun nilai dan teknis pembagian kompensasi masih digodok oleh Dinas Perhubungan, Farhan memastikan bahwa kebijakan tersebut akan transparan.
“Ada skema kompensasi yang sedang disiapkan. Untuk detail nilai dan mekanismenya tentu akan dijelaskan oleh dinas terkait yang menangani langsung,” tuturnya.
Di tingkat kebijakan, Farhan juga memastikan koordinasi lintas wilayah berjalan harmonis dengan kepala daerah lainnya di Bandung Raya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa konektivitas transportasi tidak terputus dan mampu menjawab tantangan kemacetan yang kian mendesak.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa masyarakat dapat melihat gambaran besar dari perubahan ini: sebuah kota dengan akses mobilitas yang lebih manusiawi.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih terintegrasi bagi masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung proses ini,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
