bukamata.id – Seorang ibu bernama Nurul, warga Air Tiris, Kabupaten Kampar, Riau, menyampaikan keluhannya secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto setelah anaknya, diduga diberhentikan secara sepihak dari PAUD tempatnya sekolah.
Aduan itu mencuat usai Nurul mempertanyakan ketidaksesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima anaknya di sekolah.
Kesedihan Nurul terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengaku kecewa sekaligus terpukul karena kritik yang ia sampaikan justru berujung pada permintaan dari pihak sekolah agar anaknya tidak lagi mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Kini anak saya kena diberhentikan dari sekolah, Pak Prabowo. Saya memang tidak berduit, Pak,” ujar Nurul dengan suara bergetar dalam video yang diunggah Instagram @channelmerahputih.
Diprotes Soal MBG, Orang Tua Mengaku Anak Diminta Tak Masuk Sekolah
Nurul mengungkapkan, permasalahan bermula ketika ia mempertanyakan realisasi anggaran MBG di PAUD tempat anaknya bersekolah. Berdasarkan informasi yang ia terima, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp8.000 per anak per hari, atau Rp40.000 untuk lima hari.
Namun dalam praktiknya, anaknya disebut hanya menerima tiga paket MBG selama lima hari, dengan estimasi nilai sekitar Rp6.000 per paket. Jika dihitung, total makanan yang diterima hanya berkisar Rp18.000, jauh dari angka yang seharusnya.
Tak lama setelah menyampaikan protes tersebut, Nurul mengaku menerima pesan dari pemilik PAUD. Dalam pesan itu, ia diminta agar keesokan harinya tidak lagi mengantar anaknya ke sekolah, dengan alasan anak diminta beristirahat di rumah, mencari tempat belajar lain, atau memilih skema MBG yang berbeda.
Program Prioritas Nasional Jadi Sorotan
Kasus ini langsung menyedot perhatian publik karena Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan gizi, kesehatan, dan kecerdasan anak-anak Indonesia sejak usia dini.
Dugaan tindakan pihak sekolah yang meminta siswa berhenti sekolah akibat kritik terhadap pelaksanaan MBG dinilai bertentangan dengan semangat pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang tengah digalakkan pemerintah pusat.
Banyak pihak menilai, jika kritik dari masyarakat justru dibalas dengan intimidasi atau pengusiran siswa, maka tujuan mulia program MBG berpotensi melenceng dari nilai dasarnya.
Warganet Bereaksi Keras, Kritik Dianggap Dibalas Intimidasi
Kasus ini semakin viral setelah diunggah dan dibahas luas di media sosial. Sejumlah warganet meluapkan kemarahan dan keprihatinan mereka di kolom komentar akun Instagram @channelmerahputih, Senin (29/12/2025).
Beberapa komentar warganet di antaranya:
“Kritik terhadap pelaksanaan justru direspons dengan ancaman dan isyarat pengusiran? Separah itu lembaga pendidikan kita?” tulis akun @haf***.
“Kenapa pakai ngancam? Takut apa, panik?” tulis akun @lat***.
“MBG itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau dikritik malah anak diberhentikan, berarti ini bukan lagi soal gizi tapi proyek,” komentar akun @sam***.
“Kritik membangun dibalas dengan pemecatan anak yang tidak tahu apa-apa. Miris,” tulis akun @rin***.
“Siapa yang ngancam itu? Dikritik kok ngancam,” tulis akun @sya***.
Publik Desak Evaluasi dan Perlindungan Hak Anak
Hingga kini, kasus dugaan pemberhentian seorang anak didik dari PAUD tempatnya bersekolah masih menjadi sorotan publik. Warganet dan pemerhati pendidikan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di daerah, sekaligus perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa tekanan atau diskriminasi.
Aduan Nurul kepada Presiden Prabowo diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program unggulan nasional benar-benar dijalankan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan anak-anak Indonesia.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
