bukamata.id – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai wacana vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibaadurrahman Sukabumi, Toto Izul Fatah, yang menyebut wacana tersebut sebagai langkah yang “kebablasan dan tidak matang”.
Dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Jumat (2/5/2025), Toto menilai Dedi seharusnya lebih berhati-hati saat menyampaikan kebijakan sensitif, terutama yang menyangkut hak dasar warga negara dan nilai-nilai agama.
“Saya dan sejumlah tokoh di Jawa Barat sangat menyesalkan pernyataan Gubernur KDM. Ini kebijakan yang ceroboh dan berpotensi menciptakan diskriminasi,” kata Toto, yang juga dikenal sebagai peneliti senior LSI Denny JA.
Toto menegaskan, sebelum mewacanakan kebijakan seperti ini, sebaiknya Gubernur berkonsultasi lebih dulu dengan organisasi keagamaan besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, dan lainnya.
“Jangan sampai mabuk pujian karena sedang populer, lalu merasa bebas bicara apa saja,” ujarnya menyinggung euforia masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Menurutnya, menyederhanakan persoalan kemiskinan hanya karena jumlah anak yang banyak adalah kesimpulan yang menyesatkan. Ia mengingatkan, dalam pandangan Islam, anak adalah rezeki dan anugerah, bukan beban yang harus dibatasi secara paksa.
Toto mengingatkan bahwa vasektomi adalah prosedur medis serius yang menyebabkan pria kehilangan kemampuan untuk memiliki anak secara permanen. Menjadikannya sebagai syarat bantuan sosial dinilai berlebihan dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
Ia mengutip fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut vasektomi haram, kecuali dalam kondisi medis tertentu yang bersifat darurat dan tetap tidak melanggar prinsip syariah.
“Vasektomi tidak bisa dijadikan syarat menerima Bansos. Ini soal konstitusi, soal hak warga negara. Tidak bisa dipaksakan.”
Sebagai penutup, Toto mengimbau Gubernur Dedi Mulyadi agar lebih terbuka terhadap masukan dari para ahli, tokoh agama, dan masyarakat sipil sebelum menggulirkan wacana kebijakan publik, terutama yang berdampak pada nilai-nilai sosial dan keagamaan.
“Masukan dari berbagai pihak itu penting agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi dan nilai-nilai dasar bangsa.”
Polemik ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara semangat reformasi sosial dan sensitivitas terhadap norma serta hak individu. Gagasan yang baik pun membutuhkan proses komunikasi dan pertimbangan matang agar dapat diterima publik tanpa menimbulkan kontroversi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
