bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas meminta seluruh jajaran pemerintahan di wilayahnya, mulai dari dinas provinsi hingga kepala daerah kabupaten/kota, untuk menggelar rapat dinas di kantor pemerintahan masing-masing, alih-alih menggunakan hotel atau restoran.
Instruksi ini tetap diberlakukan meskipun Kementerian Dalam Negeri telah memberikan pelonggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di luar kantor, seperti hotel. Menurut Dedi, penggunaan fasilitas milik sendiri jauh lebih efisien dan relevan dengan kondisi keuangan daerah yang harus fokus pada kebutuhan masyarakat.
“Kantor yang ada sudah cukup untuk rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja masing-masing,” ujarnya melalui video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, Kamis (12/6/2025).
Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk internal pemerintahan, tetapi juga dalam kegiatan lintas lembaga, seperti rapat bersama DPRD. Dedi menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas utama, apalagi dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih urgen di masyarakat.
“Tempat rapat dengan DPR sudah ada di gedung DPR. Uang yang kami arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa yang tidak penting, kegiatan yang tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik,” jelasnya.
Gubernur yang dikenal vokal ini juga mengungkap bahwa anggaran Jawa Barat masih difokuskan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan dasar yang belum optimal. Ia menyebut beberapa prioritas utama seperti pelunasan tunggakan BPJS, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan fasilitas pendidikan dan perumahan bagi warga kurang mampu.
“Utang BPJS masih Rp 300 miliar lebih, infrastruktur belum selesai semua, anak-anak harus sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi kalau kami aparat pemerintah efisien,” tegas Dedi.
Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Sumasna, mengonfirmasi bahwa realokasi anggaran kegiatan dinas ke arah yang lebih produktif masih terus berjalan. Ia menyebut hingga kini seluruh organisasi perangkat daerah masih belum diperkenankan menyelenggarakan rapat di hotel ataupun restoran.
“Masih tidak diperbolehkan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan pentingnya mendukung sektor perhotelan dan restoran yang turut menopang perekonomian nasional melalui agenda MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Ia menilai sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja dan rantai pasok pangan.
“Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” ucap Tito.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
