bukamata.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 3,65 juta jiwa, atau mengalami penurunan tipis sebesar 0,06 persen dibandingkan September 2024. Namun, penurunan ini tidak berlaku merata antara wilayah perdesaan dan perkotaan.
“Penurunan ini banyak disumbang oleh perbaikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat desa. Tapi di kota, kondisinya justru memburuk,” ujar Plt. Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, dalam rilis resmi yang disampaikan di Aula BPS Jawa Barat, Jumat (25/7/2025).
Kemiskinan di Kota Meningkat, Ketimpangan Ekonomi Makin Lebar
Secara rinci, angka kemiskinan di perdesaan menurun 0,70 persen poin, namun di perkotaan justru naik 0,11 persen poin. Kondisi ini mengindikasikan tantangan besar yang dihadapi wilayah urban seperti Bandung, Bekasi, dan kota lainnya.
“Di kota, pengangguran bertambah, harga kebutuhan pokok makin tinggi, dan biaya pendidikan semakin mahal,” jelas Darwis.
Dalam periode yang sama, jumlah pengangguran di Jawa Barat meningkat dari 1,77 juta menjadi 1,81 juta orang, meskipun secara persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit menurun. Mayoritas pengangguran berada di wilayah perkotaan.
“Bukan soal urbanisasi. Memang struktur kota di Jabar lebih besar dari desa, tapi tetap saja, angka pengangguran kota naik dan jadi tekanan baru,” ujarnya.
Gini Ratio Perkotaan Capai 0,426, Kesenjangan Kaya-Miskin Meningkat
Gini Ratio, indikator ketimpangan ekonomi di kawasan perkotaan Jawa Barat tercatat 0,426, menandakan kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Selain itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa warga miskin kota hidup semakin jauh dari standar hidup layak.
Darwis menyoroti konsumsi beras premium dan isu oplosan harga sebagai faktor penyumbang beban pengeluaran rumah tangga miskin di kota.
“Orang kota cenderung membeli beras premium, dan ini memengaruhi pengeluaran. Isu harga oplosan juga memperberat beban masyarakat miskin,” tambahnya.
Biaya pendidikan yang tinggi turut menjadi penyumbang naiknya garis kemiskinan.
“Semakin tinggi biaya pendidikan, maka garis kemiskinan juga naik. Kalau bisa ditekan, angka kemiskinan bisa ditekan lagi,” ujarnya.
Strategi Pemprov Jabar: Aplikasi GRIP untuk Tekan Pengangguran
Menjawab persoalan pengangguran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan aplikasi GRIP (Gerai Layanan Informasi tentang Pekerjaan) pada Agustus 2025. Aplikasi ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja secara digital.
“Tujuannya agar kebutuhan industri cocok dengan potensi tenaga kerja. Harapannya, GRIP bisa menekan angka pengangguran, terutama di kota,” jelas Fungsional Madya Diskominfo Jabar, Encep Wagan.
Kemiskinan Menurun, Tapi Kualitas Hidup Belum Membaik
Di akhir rilis, Darwis mengingatkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun secara statistik, kualitas hidup mereka belum tentu membaik.
“Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru naik. Artinya, mereka yang miskin, hidupnya makin berat,” tutupnya.
Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah besar, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, pengangguran kota, dan akses terhadap kebutuhan dasar yang terjangkau.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
