bukamata.id – Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI (APP-TNI) Jawa Barat meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan hasil Pemilu 2024 karena banyaknya indikasi kecurangan dalam proses pelaksanaannya.
Begitu disampaikan perwakilan APP-TNI Jabar, Memet Hakim saat ditemui disela-sela unjuk rasa di kantor KPU dan Bawaslu Jabar, Selasa (27/2/2024).
“Kalau memang hasil real count ini tetap dicurangi, maka pemilu harus dibatalkan dan adakan pemilu ulang. Karena terbukti bahwa pihak 02 yang dibantu kecurangannya oleh Jokowi itu didiskualifikasi dan makzulkan atau turunkan Jokowi,” ucap Memet.
Memet mengatakan, aksi ini bukan yang pertama dilakukan. Ia menyebut, lima tahun silam pihaknya juga menggelar aksi yang serupa di kantor KPU dan Bawaslu Jabar.
“Ini sumber permasalahannya sama, Jokowi. Dulu, 5 tahun yang lalu, kita ke sini juga protes kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi untuk Prabowo, Prabowo yang dicurangi. Sekarang kita ke sini lagi, untuk memprotes kecurangan Jokowi untuk memenangkan Prabowo, itu bedanya tapi sama-sama yang curangnya Jokowi,” tuturnya.
Memet memandang, pondasi demokrasi Indonesia sudah sangat bangus. Seperti adanya Pancasila sebagai dasar negara, serta UUD 1945 sebagai undang-undang negara.
“Tapi di belakang pemerintah sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha, oligarki yang ingin ikut berkuasa lewat jalan membeli undang-undang, memberi modal politik, membeli peraturan dan sebagainya. Akhirnya pemerintah merasa terikat hari ini, rezim sekarang pun terikat kakinya, ga bisa lagi bebas,” bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya pun akan terus berjuang untuk melawan para rezim hingga benar-benar hilang dari tanah air ini.
“Mudah-mudahan terputus hubungannya dan bangsa Indonesia bisa hidup lebih berdaulat, lebih adil, lebih makmur. Kita makmur tapi tidak berdaulat untuk apa coba? gersang hidup. Tapi kalau kita ga punya duit, tapi berdaulat itu lebih baik, syukur-syukur kita punya duit, kita berdaulat,” katanya.
Memet menyebut, dalam unjuk rasa ini turut dihadiri oleh sekitar 200 massa aksi. Pihaknya memastikan, gerakan ini akan terus berlanjut hingga tuntutannya didengar dan diterima oleh pemerintah.
“Hari ini sekitar 100-200 orang, nanti akan bertambah hingga 500, sejuta, dua juta, tapi orang-orang di DPR itu ga bisa kerja akhirnya. Sampaikan ke saya, dimana ada orang unjuk rasa di DPR RI dan orang DPR RI nya keluar, ada ga? Kan edan juga ini, mereka udah enak-enak hidup dengan duit rakyat, begitu rakyat datang, nagih, ga mau menemui, ga mau keluar, ini indikasi ada akhlaq yang tidak baik,” terangnya.
Menurunya, dengan adanya polemik dalam Pemilu 2024 ini, seharusnya antara rakyat dan wakil rakyat itu bersatu.
“Saya ambil contoh yang pemilu curang ini, yang diindikasikan curang itu polisi, ASN, KPU, bawaslu, mereka semua digaji oleh rakyat, tugas rakyat ini hanya ingin menjaga Indonesia lebih baik. Kalau mereka para institusi negara, aparat negara sama-sama bertugas dengan kita, waduh bagus sekali itu, Indonesia bagus, jangan nurut sama yang orang-orang yang tidak beres sekolah atau oligarki,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
