bukamata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung menghadapi tantangan baru di luar persoalan penyediaan makanan bagi siswa. Aktivitas ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata menghasilkan volume sampah yang mencapai puluhan ton setiap hari.
Berdasarkan data dan identifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, sekitar 50 ton sampah per hari dihasilkan dari operasional SPPG.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, jumlah tersebut berasal dari ratusan dapur SPPG yang saat ini beroperasi di berbagai wilayah Kota Bandung.
“Sudah teridentifikasi dari DLH ada 50 ton sampah per hari dari SPPG,” ungkap Farhan saat memberikan keterangan di Balai Kota Bandung.
Jumlah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Bandung mengingat dapur SPPG yang beroperasi kini jumlahnya telah mendekati 300 unit.
Sampah Organik Jadi Perhatian Utama
Volume sampah yang dihasilkan dari dapur SPPG sebagian besar merupakan sampah organik. Limbah tersebut berasal dari aktivitas pengolahan dan penyediaan makanan untuk para penerima manfaat program MBG.
Pemkot Bandung menilai pengelolaan sampah organik menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program sekaligus mencegah peningkatan beban sistem persampahan kota.
Farhan mengatakan pemerintah kota tengah menyiapkan penguatan sistem pengelolaan limbah organik yang berasal dari fasilitas SPPG.
“Maka kita sedang akan memperkuat pengelolaan sampah, karena bagaimana pun juga pengelolaan sampah organik adalah kunci dari keberhasilan kita untuk mengelola sampah secara keseluruhan,” jelasnya.
Pengelolaan Sampah SPPG Ikut Dievaluasi
Persoalan sampah kini menjadi salah satu aspek yang diperhatikan Pemkot Bandung dalam mengevaluasi operasional SPPG. Selain kebersihan lingkungan, pemerintah juga menyoroti aspek food safety atau keamanan pangan.
Beberapa fasilitas SPPG disebut masih memiliki pengelolaan sampah dan standar pengawasan yang belum optimal. Temuan tersebut antara lain terdapat di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Lengkong.
Pemkot Bandung kemudian meminta pengelola dapur SPPG melakukan pembenahan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penempatan makanan.
“Ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan. Pengawasan belum memenuhi standar yang baik,” kata Farhan.
Diberi Waktu Dua Minggu untuk Berbenah
Pengelola SPPG yang dinilai belum memenuhi standar diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.
Pemkot Bandung menetapkan tenggat pembenahan selama dua minggu, dengan evaluasi lanjutan dijadwalkan pada 27 September 2026.
Farhan menegaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar persoalan di dapur SPPG tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Kalau buat saya sekarang sebelum ada kejadian kita cegah duluan. Jadi pengelolaan sampahnya jelek, sikat. Pengelolaan food safety-nya jelek, sikat. Tidak langsung ditutup. Kita paksa untuk diperbaiki,” tegasnya.
SPPG Bisa Ditutup Jika Tak Ada Perbaikan
Meski pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan, pengelola SPPG tetap harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Jika dalam evaluasi tidak ditemukan perbaikan atau operasional dapur justru menimbulkan masalah, Pemkot Bandung tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lebih tegas.
“Kalau perbaikannya enggak ada, menimbulkan masalah, ya kita tutup,” ujar Farhan.
Dengan hampir 300 dapur SPPG dan produksi sampah mencapai 50 ton setiap hari, pengelolaan limbah menjadi pekerjaan penting dalam pelaksanaan program MBG di Kota Bandung.
Pemkot Bandung kini dituntut memastikan program pemenuhan gizi bagi siswa tidak hanya berjalan dari sisi penyediaan makanan, tetapi juga memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
