bukamata.id – Panggung media sosial Indonesia kembali diguncang oleh gelombang amarah yang hebat. Kali ini, episentrum badai itu berada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Tragedi memilukan yang menimpa almarhumah dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni—atau yang akrab disapa dr. Icha—telah menyulut sumbu sensitivitas publik mengenai relasi kuasa, perlindungan tenaga kesehatan, dan arogansi oknum pejabat.
Di balik duka mendalam yang menyelimuti keluarga, sebuah frasa tajam dari seorang netizen meringkas seluruh drama penolakan yang dilemparkan oleh dua anggota DPRD TTU, Therensius Lazakar dan Norbertus Tubani. “Satu kalimat lucu: membantah tapi mengakui.”
Kalimat singkat itu seketika menjadi motor penggerak gerakan “rujak netizen” di jagat maya. Sebuah ironi besar tersingkap ketika benteng pertahanan verbal yang dibangun oleh sang wakil rakyat untuk membersihkan nama, justru runtuh oleh pengakuan mereka sendiri di hadapan publik.
Pusaran Konflik di Ruang Steril
Semua bermula ketika desas-desus intimidasi di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona Kefamenanu menyeruak ke permukaan. Korban dalam pusaran emosi ini adalah dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau dr. Icha. Di kalangan rekan sejawat dan perawat di RS Leona, dokter muda berstatus tenaga medis kontrak (Nakesda) ini dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin, santun, dan memegang teguh etika profesi. Ia adalah tipe dokter yang menolak berkompromi jika menyangkut keselamatan pasien.
Malam itu, integritas klinis dr. Icha diuji saat ia bertaruh waktu menangani seorang pasien anak korban gigitan ular. Sesuai dengan instruksi dokter spesialis anak dan Standard Operating Procedure (SOP) rumah sakit, ia melakukan penanganan secara terukur. Namun, situasi di luar kendali ketika keluarga pasien menuntut pemberian vaksin tertentu yang secara pertimbangan medis belum direkomendasikan dan tidak tersedia di rumah sakit.
Di tengah ketegangan medis itulah, dua sosok berkuasa dari parlemen lokal datang menerobos ruang perawatan. Mereka adalah Therensius Lazakar, anggota DPRD Kabupaten TTU periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) TTU 2 (meliputi Kecamatan Insana, Insana Barat, Insana Fafinesu, Insana Tengah, dan Insana Utara), serta rekannya, Norbertus Tubani (sering disebut Robertus Tubani), legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Therensius hadir bukan sekadar sebagai wakil rakyat, melainkan sebagai paman kandung dari sang pasien anak. Didorong oleh rasa panik dan privilese jabatan, kehadiran kedua politisi lokal ini justru mengubah ruang IGD yang steril menjadi panggung tekanan psikologis, lengkap dengan bentakan bernada tinggi dan telunjuk yang mengarah ke wajah dr. Icha.
Retorika “Nada Meninggi” yang Mengunci Diri
Menghadapi tudingan miring bahwa mereka telah melakukan intimidasi hingga membuat dr. Icha terguncang, menangis, dan mengalami trauma psikologis hebat, kedua anggota legislatif tersebut segera merilis pernyataan bantahan kepada media. Therensius dengan tegas menyatakan, “Kami tidak pernah berniat mengintimidasi tenaga medis. Informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.”
Namun, di sinilah letak blunder retoris yang menjadi santapan empuk netizen. Dalam napas yang sama, politisi Golkar dari Dapil Insana tersebut menambahkan sebuah pembelaan yang justru mengonfirmasi atmosfer intimidatif itu sendiri. Ia mengakui bahwa dalam situasi yang panik itu, nada bicaranya memang sempat meninggi dengan dalih psikologis kedaruratan keponakannya.
Sementara itu, Norbertus Tubani dari PKB yang datang mendampingi atas dasar solidaritas sejawat, mencoba memperhalus situasi. Ia berargumen bahwa mereka hanya meminta kejelasan penanganan medis. Norbertus juga mengklaim bahwa masalah tersebut sebenarnya sudah selesai malam itu juga, karena mereka telah menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada Direktur RS Leona beserta tenaga kesehatan yang bertugas sebelum melangkah pulang.
Bagi publik virtual yang terkenal jeli dan tanpa ampun, pembelaan ini adalah sebuah lelucon logika. Bagaimana mungkin seseorang membantah telah melakukan intimidasi, namun di saat yang sama membenarkan bahwa mereka membentak atau berbicara dengan nada tinggi di hadapan seorang dokter yang sedang fokus menyelamatkan nyawa?
Netizen langsung menangkap paradoks ini sebagai bentuk kebebalan struktural. Mengangkat suara di area krusial seperti IGD—terlepas dari apa pun alasannya—bukanlah bentuk komunikasi koordinatif, melainkan intimidasi nyata bagi tenaga medis yang membutuhkan konsentrasi penuh. Bantahan mereka, pada hakikatnya, adalah sebuah pengakuan yang dibungkus dengan eufemisme “panik”.
Jejak Bau Alkohol dan Misteri 23 Saksi
Minyak yang menyiram api amarah netizen semakin berkobar ketika pihak keluarga almarhumah membongkar fakta-fakta baru yang jauh lebih mengejutkan. Di rumah duka di Perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, paman almarhumah, Fabianus Banase, membeberkan informasi yang didapat dari para saksi di lokasi kejadian.
Dua anggota dewan yang terhormat itu diduga kuat tidak hanya datang dengan emosi yang meluap-luap, tetapi juga di bawah pengaruh minuman keras.
“Menurut saksi-saksi yang ada saat itu di rumah sakit Leona, dua anggota DPRD, Robertus Tubani dan Terensius Lazakar, mengonsumsi minuman keras. Saat keduanya berbicara berhadapan dengan dokter dan petugas medis lainnya, mulut mereka berbau alkohol,” ungkap Fabianus dengan nada getir.
Tudingan ini bukan sekadar rumor liar. Pihak keluarga mengklaim mengantongi bukti dokumentasi berupa foto yang diambil saat peristiwa menegangkan itu berlangsung. Lebih jauh lagi, absennya kamera pengawas (CCTV) di dalam ruangan IGD RS Leona—yang disesalkan banyak pihak karena hanya terpasang di bagian luar—tidak melemahkan kesaksian tersebut. Ada sekitar 23 orang saksi di tempat kejadian yang mengiyakan bahwa kedua wakil rakyat tersebut masuk ke ruang steril IGD diduga dalam keadaan mabuk.
Bayangan mengenai dua pejabat publik yang melangkah masuk ke ruang gawat darurat dengan aroma alkohol yang menyengat, lalu membentak seorang dokter perempuan yang sedang bertugas, memicu kemarahan kolektif yang luar biasa. Netizen melihat ini sebagai puncak dari rusaknya moralitas dan etika jabatan.
Penghakiman Digital: Menguliti Relasi Kuasa
Kolom komentar di berbagai platform media sosial segera berubah menjadi pengadilan rakyat. Netizen tidak lagi hanya melihat kasus ini sebagai perselisihan antara dokter dan keluarga pasien, melainkan sebagai manifestasi dari penyakit akut “gila hormat” yang sering menjangkiti oknum pejabat di Indonesia.
Salah seorang netizen menuliskan keprihatinan yang mendalam terkait ketimpangan sosial ini:
“SEORANG DOKTER YANG BERPENDIDIKAN TINGGI DAN DAPAT DIBILANG MAPAN DALAM EKONOMI aja bisa dibuat begitu, sama yang lebih berkuasa. Lantas bagaimana dengan rakyat biasa yang sama sekali tidak mempunyai power, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, kekuasaan dll.”
Komentar ini menyentuh akar persoalan yang paling sensitif: abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Ada persepsi kuat di masyarakat bahwa atribut jabatan seolah-olah memberikan legitimasi bagi seseorang untuk bertindak di luar batas, bahkan di wilayah yang bukan merupakan kompetensinya seperti tindakan medis. Ungkapan netizen lain, “Anggota dpr dimana mana gitu ya. Pengen selalu di atensikan kalo ke rs,” mencerminkan kejenuhan publik terhadap feodalisme gaya baru.
Netizen bertindak sebagai hakim moral yang menguliti setiap detail argumen pembelaan diri kedua anggota DPRD tersebut. Fakta bahwa mereka mengklaim sudah meminta maaf sebelum pulang tidak serta-merta menghapus trauma psikologis yang telah tertanam. Bagi publik, permintaan maaf yang dilakukan setelah adanya tekanan dipandang sebagai upaya penyelamatan reputasi yang pragmatis, bukan penyesalan yang tulus.
Akhir Tragis Sang Penyembuh dan Peringatan Kemenkes
Di balik riuhnya silang pendapat dan amarah digital, ada realitas kelam yang tidak boleh dilupakan: dr. Icha kini telah tiada. Dokter muda berbakat yang menempuh pendidikan kedokteran demi mengabdi di tanah kelahirannya itu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tragis di rumah orangtuanya pada Jumat (26/6/2026) sore. Meskipun pemeriksaan luar oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik dan pihak keluarga sepakat untuk tidak melakukan autopsi, bayang-bayang trauma psikologis akibat peristiwa di IGD itu tetap menjadi benang merah yang kuat.
Sebelum ditemukan wafat, dr. Icha sempat menjalani perawatan medis selama enam hari sejak tanggal 15 Juni akibat tekanan psikologis dan rasa ketakutan yang luar biasa pasca-insiden bentakan tersebut. Ketakutan itu nyata, merayap dan merusak ketahanan mental seorang tenaga medis yang seharusnya dilindungi.
Tragedi ini akhirnya memicu reaksi keras dari tingkat pusat. Kementerian Kesehatan RI tidak tinggal diam melihat salah satu aset terbaiknya gugur. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, langsung mengeluarkan pernyataan tegas dari Jakarta. Kemenkes mengutuk keras segala bentuk perundungan, intimidasi, maupun penyalahgunaan wewenang terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mana pun di Indonesia.
“Kami sangat prihatin atas peristiwa ini. Setiap tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan penghormatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada intimidasi, tekanan, ataupun tindakan yang merendahkan martabat tenaga kesehatan,” tegas Aji.
Kemenkes juga menerjunkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan bersama Inspektorat Jenderal untuk melakukan investigasi menyeluruh, objektif, dan transparan. Langkah ini menjadi angin segar sekaligus tuntutan dari netizen yang terus mengawal kasus ini agar mengusut tuntas keterkaitan antara tekanan psikologis akibat intimidasi oknum DPRD dengan keputusan fatal yang diambil oleh almarhumah. Kepergian dr. Icha kini menjadi pemantik gerakan solidaritas nasional dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait regulasi keselamatan kerja nakes di daerah.
Menanti Keadilan di Tengah Badai
Kini, kasus kematian dr. Icha berada di tangan aparat kepolisian. Sementara penyelidikan hukum berjalan merayap mengumpulkan bukti dan mencocokkan pasal-pasal, pengadilan opini publik telah menjatuhkan vonisnya. Therensius Lazakar dan Norbertus Tubani harus membayar mahal harga dari sebuah “pembantahan yang mengakui”. Karier dan reputasi politik yang mereka bangun di tanah TTU kini terjebak dalam ruang gelap sanksi sosial yang diciptakan oleh jemari netizen yang menolak lupa.
Kisah tragis dr. Icha menjadi alarm keras bagi sistem pelayanan publik dan perlindungan hukum tenaga medis di Indonesia. Ruang IGD seharusnya menjadi tempat di mana nyawa diperjuangkan dengan ketenangan ilmiah, bukan panggung pamer kekuasaan di bawah pengaruh emosi, alkohol, dan arogansi verbal. Publik kini hanya menanti satu hal: keadilan nyata yang memastikan tidak ada lagi “Dokter Icha” lain yang harus gugur karena runtuh oleh tekanan mereka yang merasa memiliki kuasa.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
