bukamata.id – Capaian penurunan angka kemiskinan yang dirilis Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi memantik catatan kritis terkait arah dan skala prioritas pembangunan daerah. Meski statistik resmi menunjukkan tren melandai, efektivitas pemerataan ekonomi di tingkat tapak—khususnya wilayah pedesaan—masih menyisakan pekerjaan rumah yang serius.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Jabar pada Maret 2026 tercatat sebanyak 3,44 juta orang atau 6,54 persen. Secara kumulatif, angka tersebut memang menyusut 114,23 ribu jiwa jika dibandingkan September 2025 (3,55 juta jiwa), serta berkurang 218,27 ribu jiwa ketimbang posisi Maret 2025 yang sempat menyentuh 3,65 juta jiwa.
Ketimpangan Desa-Kota dan Kerentanan Sektor Pertanian
Di balik klaim penurunan tersebut, struktur data BPS Jabar justru merekam adanya ketimpangan nyata antara kawasan perkotaan dan perdesaan pada periode September 2025 hingga Maret 2026:
- Kemiskinan Perkotaan: Persentase kemiskinan turun dari 6,66 persen menjadi 6,32 persen (berkurang 124,61 ribu jiwa).
- Kemiskinan Perdesaan: Persentase kemiskinan justru mengalami kenaikan dari 7,28 persen menjadi 7,48 persen (bertambah 10,38 ribu jiwa).
Kenaikan angka kemiskinan di perdesaan berkelindan erat dengan keterpurukan sektor pertanian. Data BPS mencatat penurunan luas panen padi sebesar 20,79 persen (dari 124,31 ribu hektar menjadi 98,47 ribu hektar) serta kemerosotan produksi padi sebesar 24,28 persen (dari 0,90 juta ton menjadi 0,68 juta ton). Kondisi ini dinilai memukul daya beli petani di tengah tekanan inflasi yang mencapai 1,76 persen pada rentang September 2025 hingga Februari 2026.
Meski pertumbuhan ekonomi Jabar Triwulan I 2026 dilaporkan melaju 5,80 persen (y-on-y) dan konsumsi rumah tangga menembus Rp523,48 triliun, dampak pertumbuhan tersebut dinilai belum terdistribusi secara merata hingga ke lapisan masyarakat bawah di pelosok desa.
Kritik DPRD Jabar: Jangan Terjebak Proyek Fisik
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, memberikan sentilan tajam terkait penentuan skala prioritas pembangunan. Pihaknya mengingatkan agar Pemprov Jabar tidak terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata sementara program pemberdayaan ekonomi warga terabaikan.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” tegas Buky Wibawa.
Ia menekankan bahwa pengentasan masalah sosial dan perbaikan tata kelola birokrasi harus dibuktikan secara nyata di lapangan, sesuai dengan komitmen target misi ketiga dan keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029,” pungkas Buky.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
