Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Sengketa Kadin Jabar Belum Usai, Kubu Penggugat Tegaskan Putusan NO Belum Inkrah dan Ajukan Banding

Selasa, 17 November 2026 18:35 WIB

Bejat! Oknum Guru Honorer Sekaligus Pengajar Ngaji di Sukabumi Cabuli 6 Murid

Selasa, 17 November 2026 18:20 WIB

Kapan BSU 2026 Cair? Ini Jawaban Resmi Kemnaker dan Batas Akhir Update Data Hari Ini

Selasa, 17 November 2026 17:33 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Sengketa Kadin Jabar Belum Usai, Kubu Penggugat Tegaskan Putusan NO Belum Inkrah dan Ajukan Banding
  • Bejat! Oknum Guru Honorer Sekaligus Pengajar Ngaji di Sukabumi Cabuli 6 Murid
  • Kapan BSU 2026 Cair? Ini Jawaban Resmi Kemnaker dan Batas Akhir Update Data Hari Ini
  • Pria Keturunan Indonesia Alvin Tedjo Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Mississauga Kanada
  • Jalan ke Perempat Final Terbuka, Ini Prediksi Susunan Pemain Persib vs Shan United
  • Lewat Komik ‘Pengantar Kebahagiaan’, JNE dan Seniman Soroti Sisi Humanis Para Kurir
  • Cek NIK Sekarang! 5 Bansos Ini Masih Cair sampai Desember 2026
  • Gandeng LPSK, Simalango Law Firm Pasang Badan Lindungi Saksi Kasus ITE di Polda Jabar
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Selasa, 17 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Dedi Mulyadi Kaji Wacana Hapus Pajak Kendaraan, Diganti Sistem Jalan Berbayar

By Putra JuangSenin, 11 Mei 2026 18:31 WIB2 Mins Read
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: bukamata.id/Putra Juang)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah menggodok konsep besar terkait sistem pendapatan daerah dan pengelolaan jalan raya.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya wacana untuk menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar di seluruh ruas jalan provinsi.

Wacana ini muncul sebagai bagian dari penyempurnaan rencana pembangunan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Menurut Dedi, konsep ini mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat pengguna jalan.

Keadilan Bagi Pemilik Kendaraan

Dedi menjelaskan bahwa memungut pajak kendaraan yang jarang digunakan dirasa kurang adil jika dibandingkan dengan sistem pay-as-you-go atau bayar saat menggunakan jalan.

Baca Juga:  Heboh Pria di Garut Mengaku Sebagai Imam Mahdi

“Kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan,” ucap Dedi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Senin (11/5/2026).

Ia memberi contoh pada kendaraan listrik yang saat ini mendapatkan insentif bebas pajak. Ke depan, kebijakan tersebut bisa saja dievaluasi seiring pulihnya ekonomi global, namun opsi jalan berbayar dianggap sebagai alternatif yang lebih merata secara beban ekonomi.

Baca Juga:  Pesta Kuliner Jawa Barat 2025, Obati Kerinduan Akan Makanan Legandaris

“Kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan, mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih,” ungkapnya.

Standar Jalan Layaknya Tol

Meski demikian, Dedi menekankan bahwa sistem jalan berbayar ini baru bisa diterapkan jika kualitas infrastruktur sudah mumpuni. Ia menargetkan seluruh ruas jalan milik provinsi harus memiliki standar pelayanan yang setara dengan jalan tol.

“Dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol,” tegasnya.

Terkait teknis pembayaran, Dedi memastikan tidak akan menggunakan sistem tempel kartu fisik yang manual. Jabar akan mengadopsi teknologi digital terkini yang sudah diterapkan di berbagai negara maju.

Baca Juga:  Teh Aanya Dorong Deteksi Dini Bersama BIN Jabar Demi Keamanan Jawa Barat

“Nanti ada sistemnya, digital. Tidak perlu lagi ditempel-tempel seperti di gerbang tol sekarang. Teknologinya sudah ada,” tambahnya.

Melibatkan Pakar dan Akademisi

Saat ini, wacana tersebut masih dalam tahap awal kajian mendalam. Pemprov Jabar akan menggandeng berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini memiliki landasan hukum dan teknis yang kuat.

“Kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi dan para akademisi. Timnya akan dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Dedi Mulyadi jawa barat pajak kendaraan
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Sengketa Kadin Jabar Belum Usai, Kubu Penggugat Tegaskan Putusan NO Belum Inkrah dan Ajukan Banding

Bejat! Oknum Guru Honorer Sekaligus Pengajar Ngaji di Sukabumi Cabuli 6 Murid

Pria Keturunan Indonesia Alvin Tedjo Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Mississauga Kanada

Lewat Komik ‘Pengantar Kebahagiaan’, JNE dan Seniman Soroti Sisi Humanis Para Kurir

Cek NIK Sekarang! 5 Bansos Ini Masih Cair sampai Desember 2026

Gandeng LPSK, Simalango Law Firm Pasang Badan Lindungi Saksi Kasus ITE di Polda Jabar

Terpopuler
  • Oknum TNI Ancam hingga Aniaya Santri di Pangandaran Kini Ditahan Sub Denpom
  • Bansos Tiba-tiba Tak Cair Lagi atau Malah Terhapus? Cek Penyebab Nama Dicoret dari DTSEN 2026
  • Segera cair bansos KLJ Agustus 2025,
    Bansos November 2026 Cair Bertahap, Begini Cara Cek Penerima Pakai NIK KTP
  • Gawat! Teja Akui Pemain Persib Belum Tahu Kekuatan Shan United
  • Siapa Ayah Livy Renata? Pengusaha Taiwan yang Rahasianya Terbongkar Gara-gara Threads
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.