bukamata.id – Di balik hiruk-pikuk jalanan Yogyakarta dan Semarang, suara sirine ambulans biasanya menjadi penanda perjuangan antara hidup dan mati. Namun, pada April 2026 ini, suara itu berubah menjadi instrumen ketakutan yang menjengkelkan. Bukan nyawa yang sedang dijemput, melainkan tagihan utang yang dipaksakan lewat tipu daya yang melampaui batas nalar kemanusiaan.
Fenomena “order fiktif” layanan darurat oleh Debt Collector (DC) pinjaman online kini bukan lagi sekadar gangguan teknis, melainkan teror psikologis sistematis yang melumpuhkan fasilitas publik. Saat rakyat Indonesia terhimpit beban utang pinjol yang kini menembus angka fantastis Rp100 triliun, para penagih utang justru semakin kreatif dalam kegilaan: mereka mengerahkan ambulans hingga pemadam kebakaran (Damkar) untuk mendatangi rumah nasabah yang gagal bayar.
Tragedi di Sleman: “Kami Hanya Ingin Menolong”
Rabu siang, 22 April 2026, suasana di markas Ambulans Mer-C Yogya mendadak tegang. Sebuah panggilan masuk mengabarkan adanya pasien dalam kondisi darurat di sebuah indekos di Caturtunggal, Sleman. Tanpa membuang waktu, Muklis, sang pengemudi, memacu kendaraannya menembus kemacetan. Pikirannya hanya satu: menyelamatkan nyawa.
Namun, setibanya di lokasi, yang ia temukan hanyalah kesunyian. Pasien yang dimaksud ternyata sudah pindah tiga tahun lalu. Saat nomor pelapor dihubungi kembali, kenyataan pahit terungkap. Si penelepon bukan keluarga pasien, melainkan seorang DC pinjol. Dengan nada tanpa dosa, sang penagih justru menitipkan pesan: “Tolong tagihkan utangnya ke orang itu.”
“Bapak berarti melecehkan tenaga medis!” seru seorang sopir ambulans dalam kejadian serupa di Jakarta, terekam dalam video yang viral baru-baru ini. Namun, respons dari seberang telepon hanyalah tawa meremehkan. “Nanti saya transfer buat bensin. Ada DANA? Ah, nggak ada, hehehe…”
Aziz Apri Nugroho, admin Mer-C Yogya, hanya bisa mengelus dada. Baginya, ini bukan sekadar soal kerugian bensin. “Kami ini ambulans infak, niatnya cuma menolong. Masak layanan darurat dipakai buat kayak begini? Ini membuang waktu yang seharusnya bisa buat menyelamatkan nyawa orang lain,” keluhnya.
Teror Massal di Semarang: Dari Ular Fiktif hingga Tujuh Ambulans
Pola yang sama terjadi secara masif di Semarang. Di Jalan Puspowarno, Semarang Barat, warga sempat geger ketika tiga unit ambulans dan sebuah mobil logistik mengepung sebuah rumah secara bersamaan. Isunya sama: laporan darurat fiktif.
Tak berhenti di situ, petugas Damkar Semarang pun ikut menjadi korban. Mereka dikerahkan ke sebuah warung nasi goreng karena laporan kebakaran. Dua unit mobil pemadam dengan 12 personel tiba dengan perlengkapan penuh, hanya untuk mendapati warung tersebut baik-baik saja. Laporan itu ternyata hanya gertakan DC pinjol untuk menakut-nakuti pemilik warung agar segera melunasi utang.
“Ini sudah keterlaluan,” tegas Tantri Pradono, Kabid Operasional Damkar Semarang. “Setiap pengerahan petugas karena laporan palsu berarti kami menyia-nyiakan sumber daya yang mungkin dibutuhkan di tempat lain yang benar-benar terbakar.”
Di Mana OJK Saat Rakyat Tercekik?
Di tengah meningkatnya eskalasi teror ini, telunjuk masyarakat kini mengarah tajam ke satu lembaga: Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai regulator yang memegang mandat pengawasan jasa keuangan, kinerja OJK dipertanyakan. Mengapa praktik barbar seperti ini masih terus berulang bahkan semakin canggih dalam melecehkan fasilitas publik?
Netizen di berbagai platform media sosial tak lagi bisa membendung kekesalan mereka. Komentar pedas membanjiri lini masa:
“OJK kerjanya ngapain aja? Tiap hari ada berita teror, tapi regulasinya cuma di atas kertas. DC pakai fasilitas negara buat nagih itu udah masuk ranah pidana dan pelecehan layanan publik!” tulis salah satu pengguna X (Twitter).
“Dulu katanya pinjol ilegal bakal diberantas, sekarang yang katanya legal pun cara nagihnya kayak preman. Di mana peran pengawasannya? Jangan cuma muncul pas rilis data utang naik, dong!” timpal akun lainnya.
Keresahan netizen ini beralasan. Meskipun OJK sering mengeluarkan imbauan tentang etika penagihan, namun di lapangan, DC seolah tidak tersentuh hukum. Masyarakat merasa dibiarkan bertarung sendiri melawan sistem penagihan yang tidak manusiawi. Jika ambulans dan damkar saja bisa dipermainkan, perlindungan apa yang tersisa bagi kerahasiaan data dan ketenangan hidup warga sipil?
Beban 100 Triliun: Bom Waktu yang Siap Meledak
Ketidakberdayaan OJK semakin terasa mengkhawatirkan jika melihat data statistik. Per Februari 2026, OJK sendiri mencatat bahwa outstanding atau sisa utang pinjol rakyat Indonesia telah menembus angka Rp100,69 triliun. Angka ini tumbuh lebih dari 25% dalam setahun.
Angka seratus triliun bukan sekadar deretan nol. Itu adalah representasi dari jutaan perut yang lapar, biaya sekolah yang dipaksakan, dan gaya hidup konsumtif yang dijebak oleh kemudahan akses modal digital. Dengan tingkat kredit macet (TWP90) yang berada di angka 4,54%, potensi gagal bayar di masa depan sangatlah besar.
Artinya, “pasar” bagi para debt collector ini masih sangat luas. Jika cara-cara intimidasi melalui layanan darurat ini tidak segera diputus dengan tindakan hukum yang luar biasa tegas, maka teror ambulans dan damkar akan menjadi standar baru penagihan di Indonesia.
Hubungan Simbiotis yang Beracun
Fenomena ini menunjukkan adanya lubang besar dalam sistem keuangan kita. Di satu sisi, kemudahan pinjaman tanpa agunan membuat masyarakat gelap mata. Di sisi lain, perusahaan pinjol—baik yang terdaftar maupun ilegal—mengejar target pengembalian dengan menghalalkan segala cara, termasuk menyewa pihak ketiga yang tidak memiliki etika profesi.
“Kami sangat prihatin. Masak layanan publik dipakai buat kepentingan bisnis pinjol,” ujar Indra Darmawan, Kepala Satpol PP Sleman. Keprihatinan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Pengerahan aparat negara (Ambulans dan Damkar) untuk kepentingan privat (penagihan utang) adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan layanan publik.
Menanti Ketegasan, Bukan Sekadar Imbauan
Sejauh ini, pihak kepolisian di Sleman dan Semarang mulai melakukan pendalaman. Namun, tanpa adanya kebijakan radikal dari OJK untuk mencabut izin platform pinjol yang DC-nya terbukti menggunakan cara-cara teror publik, masalah ini hanya akan berpindah dari satu kota ke kota lain.
Rakyat tidak butuh lagi sekadar edukasi “bijak meminjam”. Rakyat butuh kepastian bahwa saat mereka kesulitan, mereka tidak akan diteror oleh ambulans yang membawa pesan kematian finansial. Rakyat butuh melihat OJK bertaring, bukan sekadar menjadi pencatat statistik pertumbuhan utang.
Jika hari ini ambulans dan damkar yang menjadi korban, besok layanan publik apa lagi yang akan dibajak oleh para penagih utang? Sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh, negara harus hadir. Jangan sampai sirine ambulans yang harusnya membawa harapan, justru menjadi suara yang paling ditakuti oleh rakyatnya sendiri.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
