Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Aura Positif Selimuti GBLA, Igor Tolic Optimistis Persib Bisa Redam Perlawanan Sengit Shan United

Rabu, 18 November 2026 18:10 WIB

Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah

Rabu, 18 November 2026 17:56 WIB
BSU cair

Pengkinian Data BSU 2026 Resmi Ditutup! Kapan Bantuan Rp900 Ribu Cair ke Rekening Pekerja?

Rabu, 18 November 2026 17:26 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Aura Positif Selimuti GBLA, Igor Tolic Optimistis Persib Bisa Redam Perlawanan Sengit Shan United
  • Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah
  • Pengkinian Data BSU 2026 Resmi Ditutup! Kapan Bantuan Rp900 Ribu Cair ke Rekening Pekerja?
  • Viral 3 Link Video Ce Crystine di TikTok & X, Benar Ada atau Cuma Modus Phishing?
  • Empat Kompetisi, Empat Gelar: Ambisi Besar Marc Klok Dimulai dari Shan United
  • Dari Ijazah hingga Usia, Syarat Capres-Cawapres Digugat Usai Gibran Lengser
  • Tanpa Berguinho di Lini Depan, Ini Strategi Igor Tolic Bawa Persib Taklukkan Shan United di GBLA
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Rabu, 18 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

GPPSDA-LH Jabar Desak Pemprov Buka Kembali Tambang Bogor, Ancam Aksi Besar Jelang Ramadan

By Muhammad Rafki Razif KiransyahSenin, 9 Februari 2026 17:50 WIB2 Mins Read
Ketua Gerakan Peduli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (GPPSDA-LH) Jawa Barat, Budi S Rais. Foto: bukamata.id/ M Rafki.
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Ketua Gerakan Peduli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (GPPSDA-LH) Jawa Barat, Budi S Rais, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hingga kini belum membuka kembali aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor.

Menurut Budi, sejak awal Pemprov Jabar telah bertindak semena-mena dengan menerbitkan surat edaran penutupan sementara tambang, meski para pelaku usaha telah mengantongi izin resmi.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terhadap perusahaan tambang. Selama ini, pengawasan disebut hanya dilakukan sekali dalam setahun, sehingga dinilai tidak efektif.

“Kalau pengawasan dan pembinaan hanya setahun sekali, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan besar seperti penutupan tambang,” ujar Budi usai audiensi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (9/2/2026).

Baca Juga:  Gus Miftah di Acara Resmi Jabar: Bukti Kedekatan dengan Dedi Mulyadi, Warganet Bereaksi Keras

Selain itu, Budi turut mempertanyakan realisasi janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kompensasi bagi warga terdampak penutupan tambang sebesar Rp3 juta per kepala keluarga. Dari total sekitar 16 ribu kepala keluarga terdampak, disebutkan belum seluruhnya menerima kompensasi tersebut.

Baca Juga:  Proyek Rp15,82 Miliar Penyatuan Gedung Sate-Gasibu Dihujani Kritik: Warga Takut Hanya Jadi Ambisi Pribadi

Namun demikian, Budi menegaskan bahwa kompensasi bukan solusi utama. Ia meminta kebijakan penutupan tambang dikaji ulang dan aktivitas pertambangan kembali dibuka sesuai aturan yang berlaku.

“Kami tidak butuh kompensasi. Kami butuh tambang dibuka kembali sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” tegasnya.

Senada, Ketua DPD Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SNBI) Jawa Barat, Yadi Suryadi, memberikan ultimatum kepada Pemprov Jabar agar membuka kembali tambang yang memiliki izin operasional sebelum bulan Ramadan.

Baca Juga:  Dedi Mulyadi Tata Ulang Halaman Gedung Sate, Akses Lalu Lintas dan Ruang Publik Jadi Prioritas

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Yadi memastikan pihaknya akan kembali menggelar aksi besar-besaran di Gedung Sate.

“Kami akan turun kembali ke lapangan. Paling tidak 10 ribu orang, seribu dump truck, untuk mengingatkan agar Pemprov tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan dasar apa pemerintah menghentikan tambang yang berizin resmi?” tandasnya.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Pemprov Jawa Barat
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah

Dari Ijazah hingga Usia, Syarat Capres-Cawapres Digugat Usai Gibran Lengser

Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari

Cek Sekarang! Bansos November 2026 Cair, Ada PKH hingga Beras 30 Kg

Penabrak Polisi di Jalan Merdeka Bandung Divonis 5,5 Tahun Penjara

Jabar Tabuh Genderang Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga April 2027

Terpopuler
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
  • CPNS
    Mau Daftar CPNS 2026? Cek Dulu Instansi dengan Tunjangan Paling Tebal Ini
  • Kapan BSU 2026 Cair? Begini Jawaban Resmi Kemnaker dan Cara Cek Status Penerima Rp 900 Ribu
  • Persib Belum Punya Dokter Tim Pengganti, Bagaimana Nasib Penanganan Cedera Pemain?
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.