bukamata.id – Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat memantik kritik keras dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mempertanyakan arah kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai belum menyentuh akar persoalan krisis ketenagakerjaan di provinsi dengan angka PHK tertinggi di Indonesia tersebut.
Di saat Jawa Barat menempati posisi teratas secara nasional dalam jumlah pekerja terdampak PHK, sejumlah langkah pemerintah daerah justru dinilai berpotensi memperlebar jurang pengangguran, alih-alih meredamnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang 2025 sebanyak 18.815 pekerja di Jawa Barat kehilangan pekerjaan. Angka ini menempatkan Jabar di urutan pertama nasional, jauh melampaui provinsi lain.
Jika ditelusuri per bulan, PHK di Jawa Barat terjadi hampir tanpa jeda. Pada Januari tercatat 1.738 orang terdampak, Februari melonjak menjadi 3.973 orang, Maret 1.465 orang, April 1.490 orang, Mei 1.375 orang, Juni 1.544 orang, Juli 1.815 orang, Agustus 1.577 orang, September kembali meningkat menjadi 2.050 orang, Oktober 1.032 orang, November 652 orang, dan Desember 104 orang.
Sebagai perbandingan, Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 14.700 pekerja terkena PHK, disusul Bali sebanyak 10.376 orang. Secara nasional, total PHK sepanjang 2025 mencapai 88.519 orang.
Zaini menilai, tingginya gelombang PHK ini turut memberi tekanan serius terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2025 TPT Jabar tercatat sebesar 6,77 persen.
Namun, alih-alih menghadirkan kebijakan penyelamatan lapangan kerja, Zaini justru melihat sejumlah langkah Gubernur Dedi Mulyadi belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan penghentian sementara aktivitas pertambangan di beberapa wilayah.
Di Kabupaten Bogor, misalnya, meski warga terdampak disebut menerima kompensasi, kebijakan tersebut dinilai tidak dibarengi dengan skema jangka panjang untuk menjamin kelangsungan ekonomi masyarakat setempat.
“Itu lemahnya. Apa yang diikhtiarkan Gubernur menuju Jabar istimewa, salah satu pondasi terkait penyerapan tenaga kerja. Tapi nyatanya pada tahun pertama PHK nomor satu. Kebijakan yang diambil pun sepertinya tidak dipikirkan jauh ke depan, contohnya soal penutupan tambang. Berapa banyak itu potensi masyarakat yang menganggur, akibat dari kebijakan,” kata Zaini, dikutip Rabu (28/1/2026).
Zaini tidak menampik adanya upaya Pemprov Jawa Barat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, seperti program penanaman pohon dan perekrutan tenaga kebersihan. Namun menurutnya, program-program tersebut masih menyisakan tanda tanya besar terkait keberlanjutan dan kepastian kerja.
“Ada juga yang bagus. Tapi enggak jelas juga, ke depannya nanti seperti apa. Apakah mereka dikontrak selama setahun, dua tahun apa gimana,” ucapnya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung capaian investasi Jawa Barat sepanjang 2025 yang mencatatkan rekor tertinggi secara nasional dengan nilai Rp296,8 triliun. Menurut Zaini, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas.
“Kita harus lihat, sejauh mana investasi yang besar ini mampu menyerap tenaga kerja. Nah ini harus disiasati oleh Pemprov, bagaimana realisasi investasi yang tinggi ini juga berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal,” katanya.
Gembar-gembor pembukaan ribuan lapangan kerja dari industri otomotif listrik, seperti BYD dan VinFast, juga dinilai belum menjadi solusi instan atas persoalan pengangguran. Zaini mengingatkan bahwa proses penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut bersifat bertahap, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah setiap tahun.
“Mereka kan bertahap, enggak sekaligus. Mungkin dalam sekian tahun, baru masuk tenaga kerja yang ribuan itu. Tapi dalam fase itu, jumlah angkatan kerja juga terus bertambah. Nah ini juga harus dipikirkan,” ujarnya.
Zaini pun mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih konkret, terukur, dan berpandangan jauh ke depan dalam merespons tren PHK yang terus meningkat.
“Kami Komisi V ya mengharapkan, ada kebijakan nyata yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk mengatasi soal PHK, pengangguran ini,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
