Jelang Deadline, Suara Rakyat Mengguncang: Salsa Tolak Keras Kenaikan BPJS

bukamata.id – Jelang tenggat waktu 5 September 2025, suara publik yang terangkum dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat semakin nyaring. Salah satu yang ikut menyuarakan aspirasi tersebut adalah aktivis media sosial, Salsa Erwina Hutagalung, yang menegaskan agar pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.

“Bu Sri Mulyani sudah bilang pajak tidak naik di 2026, hidup bu! Tapi jangan sampai di 2025 justru dinaikkan, sama saja bohong. Dan satu lagi, jangan sampai BPJS juga naik, nanti bosku marah besar,” ujar Salsa dalam unggahan videonya di media sosial dikutip Kamis (4/9/2025).

Deadline 17 Tuntutan Jangka Pendek

Tenggat waktu pemenuhan 17 tuntutan jangka pendek akan jatuh pada 5 September 2025, hanya beberapa hari setelah gelombang demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil merebak sejak akhir Agustus.

Beberapa poin mendesak yang menjadi sorotan antara lain:

• Pengungkapan tuntas kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi demonstrasi.
• Hentikan kriminalisasi aksi damai dan bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Pembekuan kenaikan tunjangan DPR serta transparansi penggunaan anggaran.
• Komitmen partai politik memberi sanksi kepada kader yang arogan atau menghina masyarakat.
• Upah layak untuk seluruh pekerja, termasuk guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.

“Skripsi sudah dijokiin, tinggal kalian jalankan saja. Rakyat sudah rapat, bikin alignment, bikin rancangan, kalian tinggal gerak mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu,” sindir Salsa.

Kritik untuk Partai Politik

Salsa juga menyinggung soal sikap partai politik, khususnya PDIP, yang dinilai lamban dalam memberikan sanksi pada kader yang dianggap merugikan rakyat.

“Tinggal PDIP sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka sudah memecat kader-kadernya. Ini seperti makan gaji buta,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu justru bisa menjadi “batu sandungan” bagi elektabilitas partai di Pemilu 2029 mendatang.

Desakan Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Selain kritik ke partai, Salsa juga mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, yang sudah lama diperjuangkan oleh berbagai pihak.

“Sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin, ya kan tinggal disahkan saja tuh,” kata Salsa.

“Kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih yang menghambat, apa bener nih? mereka sebenarnya mendukung aspirasi rakyat? jadi kuciwa hati bos di sini,” lanjutnya.

RUU ini menjadi salah satu dari 8 Tuntutan Jangka Panjang yang ditargetkan selesai sebelum 31 Agustus 2026, bersamaan dengan agenda reformasi DPR, reformasi perpajakan, penguatan Komnas HAM, hingga evaluasi UU Cipta Kerja.

Rakyat Tunggu Jawaban Pemerintah

Gelombang aspirasi rakyat yang dikemas dalam 17+8 Tuntutan Rakyat muncul setelah serangkaian aksi demonstrasi besar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar.

Aksi ini dipicu oleh kontroversi kenaikan tunjangan DPR serta insiden meninggalnya Affan Kurniawan. Tragedi tersebut memicu kemarahan publik dan memperkuat desakan agar pemerintah serta DPR benar-benar mendengarkan suara rakyat.

17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)

Berikut adalah sejumlah tuntutan rakyat yang ditulis dalam unggahan Salsa Erwina Bersama influencer lainnya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk di dalamnya seruan untuk melakukan reformasi terhadap lembaga DPR RI:

1. Bentuk tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya selama demontrasi 28- 30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil kembalikan TNI ke barak.
3. Bebaskan semua demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi aksi damai.
4. Adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan, secara transparan.
5. Stop kekerasan oleh kepolisian, dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
7. Publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
8. Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat.
10. Partai harus memberi sanksi ke kader yang bersikap arogan dan tak etis yang memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis.
12. Anggota DPR wajib berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
13. Tegakkan disiplin internal TNI, agar anggota TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, dan mitra ojol).
16. Cegah PHK massal, dan lindungi pekerja kontrak.
17. Buka dialog langsung dengan serikat buruh soal upah dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa, di antaranya pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus dan dipajak APBN

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama dalam tahun ini dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transparan APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memebratkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih detail.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independsi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dan proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawasan Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berepkspresi. Presiden harus memperkuat Ombdsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.