Kalahkan PDIP dan PKS, Hasil Real Count Tunjukan Golkar Kuasai 4 Dapil Jawa Barat

bukamata.id – KPU terus memperbarui hasil hitung suara atau real count Pemilu 2024, termasuk untuk DPR dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data sementara, Partai Golongan Karya (Golkar) masih menguasai perhitungan suara sementara beberapa daerah di Jawa Barat.

Diketahui, dalam pemilu 2024 ini, sebanyak 24 partai politik (Parpol) mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota dan 7.277 desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil sementara real count KPU yang tercantum dalam pemilu2024.kpu.go.id, pukul 10.42 WIB, Rabu (21/2/2024) tercatat 62.73% suara masuk atau 9.553 suara dari 15.228 TPS di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil sementara Real Count KPU tersebut, suara Partai Golkar unggul di beberapa Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Barat, Pada Dapil Jawa Barat I yang melputi Kota Bandung dan Kota Cimahi, suara Golkar menempel dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 20.68% atau 130.915 suara, sedangkan PKS telah menghimpun 20.73% atau 131.207 suara.

Sedangkan di Jawa Barat Dapil II yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Golkar unggul di atas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 17.07% atau 148.374 suara. Sedangkan PKB memiliki 15.3% atau 133.022 suara.

Hal serupa diperoleh di Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor Golkar menyalip tiga partai besar yaitu Gerindra, PDIP, dan PKS dengan perolehan suara 18.92% atau 72.228 suara.

Di Jawa Barat IX yang meliputi Majalengka, Sumedang dan Subang, Golkar kembali unggul dengan perolehan suara 17.89% atau 171.733 suara. Di Jawa Barat VIII yang meliputi Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu Golkar unggul tipis dari PDIP dengan perolehan suara 18.48% atau 193.369 suara.

Namun perlu diketahui hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

KPU juga menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.