Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Mutombo Absen, Persib Tak Mau Ambil Risiko Jelang Lawan Kalteng FC

Minggu, 1 November 2026 14:39 WIB

Diduga Microsleep! Brio Seruduk 3 Kendaraan di Depan UIN Bandung

Minggu, 1 November 2026 14:20 WIB

Marc Klok Comeback! Persib Siap Hajar Kalteng FC demi Puncak Klasemen

Minggu, 1 November 2026 13:30 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Mutombo Absen, Persib Tak Mau Ambil Risiko Jelang Lawan Kalteng FC
  • Diduga Microsleep! Brio Seruduk 3 Kendaraan di Depan UIN Bandung
  • Marc Klok Comeback! Persib Siap Hajar Kalteng FC demi Puncak Klasemen
  • Mojang Bandung Adjeng Wulandari, Buktikan Prestasi dan Organisasi Bisa Berjalan Beriringan
  • Pesta Gol di Camp Nou, Barcelona Kudeta Atletico dari Puncak
  • Raffi Ahmad Minta Maaf Lagi! Ungkap Siapa Pengundangnya ke Bundaran HI
  • Bobotoh Merapat! Penukaran Tiket Persib vs Kalteng FC Ditutup 14.30 WIB
  • Bansos November 2026 Cair! Satu Keluarga Bisa Dapat Rp1,5 Juta Lebih
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Minggu, 1 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Kasus Hogi Minaya Tuai Polemik, Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman

By Aga GustianaJumat, 30 Januari 2026 14:07 WIB2 Mins Read
Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Polri mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto, setelah polemik penanganan perkara Hogi Minaya mencuat ke ruang publik. Kasus tersebut menuai sorotan karena Hogi—suami korban penjambretan—justru berstatus tersangka setelah berupaya mengejar pelaku kejahatan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, keputusan ini merupakan wujud keseriusan institusi dalam menjaga standar profesionalitas sekaligus memastikan proses hukum berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Trunoyudo dalam siaran pers, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga:  HUT Bhayangkara ke-78, Bupati Bandung Harap Polri Wujudkan Indonesia Emas 2045

Rekomendasi Audit Internal

Menurut Trunoyudo, kebijakan tersebut berasal dari rekomendasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Audit digelar pada Senin (26/1/2026), saat kasus Hogi ramai diperbincangkan masyarakat.

Hasil pemeriksaan internal mengindikasikan adanya dugaan kurang optimalnya pengawasan pimpinan. Kondisi itu disebut berkontribusi terhadap proses penyidikan yang memicu kegaduhan publik sekaligus berdampak pada persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Temuan audit kemudian dibahas dalam forum internal, dan seluruh peserta rapat sepakat mengusulkan penonaktifan sementara Kapolresta Sleman hingga rangkaian pemeriksaan lanjutan tuntas.

Sebagai tindak lanjut, Polda DIY dijadwalkan menggelar serah terima jabatan Kapolresta Sleman di Mapolda DIY pada Jumat pukul 10.00 WIB.

Baca Juga:  Menuju Debat Perdana, Polri Siap Amankan Kantor KPU RI

Kronologi Kasus Hogi Minaya

Perkara ini bermula ketika Arista Minaya menjadi korban penjambretan. Hogi, sang suami, langsung mengejar dua pelaku menggunakan mobil. Aksi kejar-kejaran tersebut berakhir fatal setelah kedua pelaku meninggal dunia.

Kontroversi semakin melebar hingga ke parlemen. Komisi III DPR RI bahkan mengadakan rapat khusus dengan menghadirkan Hogi dan istrinya, kuasa hukum Hogi, Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, serta Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto.

Dalam forum itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai terdapat persoalan dalam penegakan hukum pada kasus tersebut. Ia menekankan pentingnya pendekatan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru.

Baca Juga:  Kompolnas Desak Polri Segera Umumkan Hasil Gelar Perkara Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

“Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru Pasal 53, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekadar kepastian hukum,” kata Habiburokhman.

Tak hanya itu, Komisi III DPR juga mengingatkan aparat agar tidak menambah beban bagi keluarga Hogi, yang pada dasarnya merupakan korban tindak kriminal, selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini kini terus menjadi perhatian publik, sementara langkah evaluasi internal di tubuh Polri diharapkan dapat menghadirkan penanganan perkara yang lebih adil serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Polri
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Diduga Microsleep! Brio Seruduk 3 Kendaraan di Depan UIN Bandung

bsu.kemnaker.go.id untuk mengecek penerima BSU 2025 secara resmi dari Kemnaker.

Bansos November 2026 Cair! Satu Keluarga Bisa Dapat Rp1,5 Juta Lebih

Detik-detik Kirmir Cihampelas Jebol, Warga Panik Air Masuk Rumah

Berani Lawan Arus? Sang Gladiator Turun Gunung Bongkar Blunder Artis di Bundaran HI

Mengenang 7 Hari Wafatnya Fathan Subchi, PKB dan Masura Kabupaten Bandung Gelar Doa Bersama

Viral Foto AI Presiden Prabowo di Padalarang, Petinggi KCIC Diserbu Netizen

Terpopuler
  • Megalomania Arsitektur: Ketika Kota Bandung Dipaksa Berbaju Kerajaan
  • Ruang Bicara Resmi Berdiri di Bandung, Hadir Sebagai Wadah Anak Muda Bertumbuh dan Berdampak
  • Berkas Kasus UU ITE Bambang Soeharto Hampir Rampung, Simalango Law Firm Soroti Langkah Tersangka Lapor Balik Saksi
  • Gelar Tabligh Akbar, Pemuda Pancasila Jabar Usung Semangat Gaya Baru di HUT ke-67
  • Pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung Dikukuhkan, Dadang Supriatna Mulai Jaring Caleg 2029
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.