bukamata.id – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi turut menyoroti polemik penjualan gas LPG 3 kg yang saat ini terjadi di masyarakat.
Menurut Dedi, kebijakan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) terkait penjualan gas melon itu sebenarnya sudah baik, hanya saja perencanannya kurang matang.
“Niat dari Kementerian ESDM itu sangat baik menyelamatkan uang negara agar jatuh ke tangan yang berhak. Tetapi niat baik saja tidak cukup kalau tidak dilakukan dengan hati-hati dan perencanaan yang tepat,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya yang disampaikan di Instagram @dedimulyadi71 dikutip Rabu (5/2/2025).
Dedi menilai, kebijakan itu untuk mencegah penyalahgunaan subsidi yang faktanya tak hanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu, namun orang-orang kaya hingga pedagang besar.
Tak hanya itu, subsidi ini juga kerap disalahgunakan oleh oknum yang mengalihkan gasnya ke tabung gas ukuran besar non subsidi, lalu dijual dengan harga non subsidi.
“Maka Kementerian ESDM akan merubah pengecer menjadi sub pangkalan,” kata Dedi.
Menurut Dedi, seharusnya Kementerian ESDM menyiapkan matang-matang sebelum kebijakan ini ditetapkan. Seperti mendata warung-warung yang akan dibuah menjadi sub pengecer.
“Seharunya disiapkan dulu perangkatnya. Warung-warung diubah menjadi sub pengecer, didaftarkan para penerimanya kemudian didatakan dengan baik. Kemudian dibuat percobaan. Setelah seluruhnya siap baru diberlakukan,” ungkap KDM.
Ia berharap semoga apa yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran, terlebih mulai hari ini sudah diambil keputusan warung-warung atau pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg.
“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semuanya agar kedepan negara tepat sasaran dalam memberikan subsidi dan rakyat pun menyadari kalau yang bukan berhak menerima subsidi sebaiknya tidak mengambil gas 3 kg,” tutupnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
