bukamata.id – Rencana Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan untuk kembali menggelar agenda pemerintahan di hotel-hotel disambut positif oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung, Dodi Ahmad Sofiandi.
Dodi menyatakan dukungannya, seraya mengusulkan agar insentif yang diberikan tidak hanya berbentuk kegiatan, tetapi juga berupa kebijakan fiskal.
“Syukur alhamdulillah kalau Pak Farhan akan kembali mengadakan rapat-rapat di hotel. Tapi kami berharap juga, insentif itu bisa dalam bentuk pemotongan pajak, seperti pajak penjualan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” ujar Dodi, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, bantuan dalam bentuk pengurangan beban pajak akan sangat membantu pelaku usaha hotel yang saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit.
Kebijakan Farhan dinilai positif, terutama karena disertai syarat agar hotel yang mendapat fasilitas tersebut tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
“Kalau bisa, insentif diberikan tanpa syarat memberhentikan karyawan. Lebih baik lagi kalau bentuknya adalah pengurangan pajak, itu lebih terasa bagi hotel dan bisa langsung menopang operasional,” jelasnya.
Terkait isu adanya PHK massal di hotel bintang tiga, PHRI menepis. Menurutnya, tak ada PHK langsung di Kota Bandung, namun memang ada pengurangan daily worker dan pemangkasan jam kerja.
“Bukan PHK, tapi efisiensi. Misalnya karyawan digilir kerja: seminggu libur, seminggu masuk. Jadi sebulan cuma dua minggu kerja,” ungkapnya.
Langkah ini, kata dia, merupakan bentuk kompromi agar hotel tetap bisa beroperasi tanpa mengorbankan lapangan kerja secara permanen.
“Karyawan juga sepakat, yang penting tetap kerja meski pendapatan tidak penuh. Itu bentuk solidaritas di tengah kondisi sulit,” tambahnya.
Dodi menyebut turunnya okupansi hotel secara drastis terjadi sejak diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah.
“Dari biasanya 80–85 persen turun jadi 35–40 persen. Ini angka yang sangat menyulitkan, karena tanpa kegiatan rapat (MICE), pendapatan hotel hanya cukup untuk operasional, bahkan defisit,” jelasnya.
Hal ini berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. PHRI mencatat, kontribusi sektor hotel dan restoran pada 2024 mencapai Rp900 miliar, namun tahun ini berpotensi anjlok.
“Kalau okupansi cuma 40 persen, PAD bisa turun jadi sekitar Rp500 miliar. Itu kerugian besar bagi Kota Bandung,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka menengah, PHRI mendukung rencana Pemkot Bandung yang akan menggelar event rutin minimal sebulan sekali, mulai dari event musik, olahraga, hingga kegiatan seni budaya.
“Itu bagus. Bisa meningkatkan okupansi dan mendorong masyarakat luar kota datang ke Bandung. Kami dari PHRI sangat mendukung,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
