Kontroversi Pencabutan ID Card Wartawan CNN di Istana, Dewan Pers Minta Penjelasan

bukamata.id – Kebebasan pers kembali menjadi sorotan setelah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Dewan Pers menegaskan semua pihak harus menghormati hak wartawan untuk meliput tanpa hambatan.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, meminta klarifikasi resmi dari Biro Pers Istana terkait pencabutan ID Card tersebut.

“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

Dalam pernyataan resminya, Dewan Pers juga menekankan beberapa hal:

• Semua pihak diminta menghormati tugas dan fungsi pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
• Kasus ini maupun kasus serupa sebaiknya tidak terulang, demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
• Akses liputan Diana Valencia yang dicabut segera dipulihkan agar jurnalis tersebut dapat kembali menjalankan tugasnya di Istana.

Sementara itu, CNN Indonesia menjelaskan pencabutan ID Card terjadi pada Sabtu (27/9/2025) sekitar pukul 19.15 WIB. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menuturkan bahwa staf BPMI mengambil kartu identitas Pers Diana di kantor CNN Indonesia TV.

“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. Tepatnya pukul 19.15, seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin.

Titin mempertanyakan dasar pencabutan tersebut dan menegaskan bahwa pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto bersifat kontekstual dan penting bagi publik, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). CNN Indonesia telah mengirim surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk menanyakan tindakan ini.

Kasus ini kembali menyoroti tantangan yang dihadapi wartawan dalam menjalankan tugas di lingkungan Istana, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia.