bukamata.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, meminta Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Jabar untuk menggencarkan sosialisasi terkait pengurangan kuota haji Jabar 2026.
Permintaan ini muncul setelah kuota haji Jabar mengalami penurunan signifikan dari sekitar 38 ribu jamaah menjadi 29.643 kuota.
Penurunan kuota ini merupakan implementasi Pasal 13 ayat (2) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Regulasi tersebut mengatur pembagian kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu di setiap provinsi, sehingga waktu tunggu haji di seluruh daerah dapat dipukul rata maksimal 26,4 tahun.
Perlu Sosialisasi Masif agar Masyarakat Tak Kaget
Iwan menyebut penurunan kuota ini mengejutkan banyak masyarakat sehingga perlu dijelaskan secara terang oleh pemerintah.
“Baiknya kementerian yang mengurusi haji ini menyosialisasikan,” ujar Iwan di Kantor DPRD Jabar, Bandung, Senin (17/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa banyak warga Jabar yang mengeluh akibat perubahan kuota tersebut, terutama mereka yang sudah berharap berangkat haji di 2026 namun harus mundur jadwalnya.
DPRD Dorong Pemerintah Pusat Lobi Tambahan Kuota
Selain sosialisasi, Iwan berharap pemerintah pusat melalui Kemenhaj dapat melobi Kerajaan Arab Saudi agar kuota haji Indonesia kembali ditambah. Dengan demikian, penurunan kuota yang terjadi pada 2026 tidak lagi signifikan ke depannya.
“Komisi V DPRD Jabar kemungkinan segera bertemu Kanwil Kemenhaj untuk membicarakan hal ini sekaligus mengedukasi masyarakat,” katanya.
Iwan Dukung Optimalisasi Embarkasi Kertajati untuk Haji 2026
Terkait rencana optimalisasi Embarkasi Kertajati-Indramayu (KJT) pada pelaksanaan haji 2026, Iwan menyatakan dukungannya. Ia menilai langkah ini penting untuk mengoptimalkan peran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Bahkan, Iwan menyarankan agar provinsi lain yang lebih dekat dengan Kertajati, seperti daerah di Jawa Tengah bagian barat, juga dapat diberangkatkan melalui embarkasi tersebut.
“Minimal Bandung Raya, Priangan Timur, sampai daerah seperti Pekalongan, Brebes, Tegal bisa masuk ke sini,” ujarnya.
Fasilitas Asrama Haji Indramayu Harus Disempurnakan
Iwan menilai Kanwil Kemenhaj Jabar perlu memastikan fasilitas Asrama Haji Indramayu benar-benar lengkap. Termasuk memastikan proses pemeriksaan jamaah dilakukan di asrama, bukan di bandara, agar lebih efisien.
“Keluar dari asrama tinggal naik pesawat tanpa pemeriksaan ulang. Fasilitasnya harus diperbaiki untuk kenyamanan dan sirkulasi jamaah,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar keberangkatan umrah dapat dialihkan ke BIJB guna menghidupkan aktivitas bandara yang fasilitasnya sudah memadai.
“Peluang BIJB untuk hidup besar sekali. Sayang kalau fasilitasnya tidak dimaksimalkan,” tutupnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
