bukamata.id – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Salah satu terobosan yang kini tengah dijalankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia adalah penerapan campuran etanol dalam BBM, yang disebut menjadi pijakan penting menuju kemandirian energi Indonesia.
Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Ima Amaliah, menilai program swasembada energi seharusnya sudah dilakukan sejak era kejayaan minyak Indonesia di tahun 1980-an. Ia mengatakan, hasil migas saat itu semestinya dimanfaatkan untuk membangun fondasi energi nasional yang kuat dan mandiri.
“Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah kebijakan yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam diskusi bertajuk “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?” yang digelar oleh Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, Jumat (10/10/2025).
Etanol Dorong Energi Bersih dan Komitmen Net Zero Emission
Menurut Ima, momentum menuju kemandirian energi nasional saat ini sangat tepat, seiring meningkatnya kesadaran dunia terhadap isu perubahan iklim global. Indonesia sendiri telah berkomitmen pada Paris Agreement untuk mencapai net zero emission paling lambat pada 2050.
Transformasi menuju energi bersih melalui bioetanol menjadi bagian penting dari komitmen tersebut.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Tri Yus Widjajanto, menegaskan bahwa kebijakan pencampuran etanol dalam BBM merupakan langkah konkret pemerintah dalam menekan impor energi.
Ia menjelaskan, secara teknis bahan bakar beretanol aman digunakan untuk kendaraan bermotor modern dan terbukti menurunkan emisi karbon.
“Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanolnya diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” jelas Tri.
Tri menambahkan, pemanfaatan etanol bisa memangkas ketergantungan impor BBM yang kini mencapai lebih dari 45 persen kebutuhan nasional.
Selain itu, pengembangan industri bioetanol juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal.
“Pemerintah tinggal memastikan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusi berjalan berkesinambungan,” katanya.
Sumur Minyak Rakyat dan Tata Kelola Energi Jadi Kunci
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai inovasi yang diusung Menteri Bahlil melalui program etanol dan regulasi sumur minyak rakyat sebagai langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Namun, Yogi menekankan pentingnya pembenahan tata kelola energi agar kebijakan transisi energi berjalan efektif.
“Konsepnya bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan koperasi rakyat, ini bisa memperkuat ekonomi daerah,” ujar Yogi.
Meski demikian, ia mengingatkan agar program sumur rakyat tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi keuntungan kelompok besar.
“Kebijakan ini harus benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat kepentingan,” tegasnya.
Etanol Jadi Batu Loncatan Menuju Kemandirian Energi Nasional
Para akademisi sepakat, kebijakan etanol dapat menjadi batu loncatan menuju kemandirian energi nasional, selama didukung riset berkelanjutan, inovasi teknologi, dan komitmen politik yang kuat.
Dalam satu tahun kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia, arah kebijakan ESDM dinilai semakin jelas, menekan impor, membuka partisipasi rakyat, dan membangun fondasi swasembada energi nasional.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
