bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik dari penyelenggara travel wisata yang merasa kebijakannya terkait larangan study tour telah berdampak pada usaha mereka.
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa kebijakan yang diambil bertujuan untuk melindungi dunia pendidikan dari praktik komersialisasi yang berlebihan.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penyelenggara travel seharusnya fokus pada kegiatan wisata umum, bukan menjadikan siswa sebagai objek utama bisnis mereka.
Menurutnya, jika travel hanya mengandalkan perjalanan wisata sekolah, maka pendidikan bisa berubah menjadi ladang komersial yang mengesampingkan karakter dan tujuan utama pembelajaran.
“Saya tegaskan disini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan wisata kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah, kalau mau menjadi objek anak sekolah berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan kita, merubah pendidikan dari yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial,” ujar Dedi dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Rabu (26/2/2025).
Lebih lanjut, ia menyoroti risiko yang muncul akibat minimnya standar kualitas dalam penyelenggaraan wisata sekolah.
Dedi menyinggung kasus kecelakaan bus yang membawa siswa SMK di Depok saat perjalanan wisata di Ciater, sebagai contoh buruk dari praktik ini.
“Kalau travel objeknya hanya anak sekolah, gak usah belajar marketing, itu cukup bertemu dengan kepala sekolah kasih diskon yang cukup jadi deh barang, meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk, dan bis nya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi SMK di Depok di Ciater,” paparnya.
Dedi juga menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk dunia pendidikan, tetapi juga bertujuan menekan angka kemiskinan.
Menurutnya, banyak orang tua dengan penghasilan pas-pasan terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan sekolah, yang akhirnya membebani ekonomi keluarga.
“Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggran 4-5 juta itu bisa mendapat pada menurunnya angka kualitas hidupnya, bahkan mereka bisa pinjam kesana-kemari, ke pinjol, kemudian renternir, bank emok, kemudian bank keliling yang pada akhirnya menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan jadi semakin meningkat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk subsidi pendidikan. Namun, jika sekolah masih memberlakukan berbagai pungutan tambahan, maka subsidi tersebut kehilangan maknanya.
“Jika subsidi pendidikan tidak ada artinya karena banyak pungutan tambahan, lebih baik sekolah bayar saja,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
