bukamata.id – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Sorotan utama tertuju pada sejumlah program yang justru melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan.
Capaian Melebihi Target Jadi Bahan Evaluasi
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menyampaikan bahwa capaian program yang melampaui target perlu dikaji secara komprehensif.
Menurutnya, hal tersebut bisa disebabkan oleh dua kemungkinan, yakni target awal yang belum optimal atau pelaksanaan program yang berjalan sangat baik.
“Apakah karena penetapan target yang belum optimal, atau karena kinerja pelaksanaan program yang sudah berjalan sangat baik,” ujar Encep Sugiana di Kota Bekasi, Kamis (2/4/2026).
Evaluasi Menyeluruh Lintas Sektor Jadi Fokus
Encep menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pembahasan LKPJ Gubernur 2025.
Pembahasan yang dilakukan selama tiga hari di sejumlah wilayah, mulai dari Purwakarta hingga Bekasi, difokuskan pada pendalaman capaian program lintas sektor strategis.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga sektor tenaga kerja dan kesehatan.
Libatkan Banyak OPD Strategis di Jawa Barat
Dalam proses pembahasan, Komisi V DPRD Jabar turut melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya:
- Bappeda Jawa Barat
- BPKAD Jawa Barat
- Dinas Pendidikan
- Dinas Sosial
- BPBD Jawa Barat
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Biro Kesejahteraan Rakyat
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- DP3AKB Jawa Barat
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kesehatan beserta RS dan laboratorium kesehatan daerah
LKPJ Jadi Instrumen Evaluasi Kinerja Pemerintah
Menurut Encep Sugiana, LKPJ Gubernur 2025 merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“LKPJ 2025 ini pada dasarnya merupakan instrumen evaluasi. Hasilnya diharapkan menjadi acuan agar perencanaan ke depan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Rekomendasi DPRD Jabar akan Diperkuat Pansus
Seluruh hasil pendalaman di tingkat komisi akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur TA 2025.
Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas perencanaan program serta pelayanan publik di Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
