bukamata.id – Demo mahasiswa Tasikmalaya yang digelar gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tasikmalaya (Satas) di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya berlangsung ricuh, Rabu, 28 Oktober 2026. Massa terlibat bentrokan dengan polisi, membakar ban, hingga menjebol pagar utama gedung dewan.
Massa dari Kota dan Kabupaten Tasikmalaya datang menggunakan sepeda motor dengan membawa atribut aksi serta mobil komando. Aksi yang disebut digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia ini bertujuan mengevaluasi dua tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ricuh Setelah Wali Kota dan Ketua DPRD Tak Hadir
Setibanya di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, sejumlah orator menyampaikan aspirasi secara bergiliran. Situasi kemudian memanas hingga massa terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian.
Emosi demonstran meningkat karena tuntutan agar Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, dan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto menemui massa tidak segera dipenuhi.
AKBP Andik Eko Siswanto akhirnya hadir di hadapan demonstran. Namun, Wali Kota Viman dan Ketua DPRD Aslim tidak terlihat menemui massa.
“Sayangnya Ketua DPRD dan wali kota bahkan wakilnya tidak bisa hadir. Entah kenapa diwakilkan,” kata Aday, koordinator lapangan aksi.
Sebagai bentuk protes, massa membakar ban sebanyak dua kali. Aksi berlanjut hingga demonstran menjebol pintu pagar utama Gedung DPRD dan menyeret pagar besi tersebut ke tengah jalan.
Mahasiswa 26 Kampus Soroti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Menurut Aday, aksi ini diikuti perwakilan 26 kampus di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menyampaikan tuntutan kepada pemerintah sekaligus mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah isu nasional menjadi sorotan, di antaranya program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Massa juga mendesak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta bencana di Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional.
Aday menilai pemerintah daerah dan DPRD perlu mendukung tuntutan tersebut agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Pemkot dan DPRD perlu mendukung bahwa karhutla Kalimantan dan bencana di Aceh ini menjadi status bencana nasional. Jangan sampai, yang menjadi bencana nasional ini adalah Prabowo Gibran,” kata dia.
“Tasik Darurat Sagala”: PJU Gelap hingga Harga Beras
Aday menilai kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan di Kota Tasikmalaya yang dinilai meresahkan warga, yang ia sebut dengan istilah “Tasik Darurat Sagala”.
“Kita tahu bahwa masyarakat sudah resah dengan bahasa bahwa PJU di Kota Tasik sangatlah poek (gelap). Kita resah harga beras naik, dan kemudian DC ilegal. Dan hutang ilegal ini harus diselesaikan oleh Kapolres,” ungkapnya.
Persoalan penerangan jalan umum (PJU), kenaikan harga beras, serta penagihan utang ilegal oleh debt collector menjadi isu lokal yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Aday menegaskan mahasiswa akan mengawal tuntutan hingga ke tingkat pusat. Sementara persoalan daerah diharapkan dikawal langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
“Jika tuntutan itu tidak dilaksanakan, maka kami akan kembali dengan eskalasi massa yang lebih besar,” tegasnya.
Desak Polisi Tertibkan Geng Motor
Mahasiswa juga menyoroti maraknya aksi berandalan bermotor di Kota Tasikmalaya. Mereka mendesak kepolisian bertindak tegas agar keamanan dan ketertiban warga terjaga.
“Kita sangat resah dengan ulah teror genk motor dan kami ingin Kapolres Tasikmalaya Kota yang baru menjabat beberapa bulan bisa melaksanakan dan meminimalisir serta memberikan bukti,” ujar Aday.
Pemkot, DPRD, dan Polisi Janji Tindak Lanjut
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Pelaksana Tugas Asisten Daerah (Asda) I Setda Kota Tasikmalaya, Ade Hendar, menyatakan pemkot berkomitmen membenahi pelayanan publik dan akan mengevaluasi secara menyeluruh persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, berjanji memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap isu-isu yang disoroti demonstran.
Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto menegaskan kepolisian akan meningkatkan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Massa menyatakan akan terus mengawal tuntutan mereka dan membuka kemungkinan aksi lanjutan apabila tidak ada tindak lanjut.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
