bukamata.id – Bandung kembali menjadi sorotan setelah mencuat penolakan terhadap program Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (GEMA JABAR) yang digagas melalui kerja sama antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Program yang ditandatangani pada 15 Juni 2026 oleh Rektor UPI bersama Pemprov Jabar tersebut memicu perdebatan luas di kalangan mahasiswa karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam sektor pendidikan.
Sejumlah mahasiswa menilai, program GEMA Jabar tidak hanya menyangkut aspek pengabdian pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan isu ketenagakerjaan guru honorer serta pemanfaatan mahasiswa sebagai tenaga pengajar dengan skema yang dianggap belum jelas dari sisi kesejahteraan.
Dalam pernyataan sikap yang beredar, kelompok mahasiswa menyebut bahwa kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan baru di dunia pendidikan, terutama jika mahasiswa ditempatkan sebagai pengganti sementara peran guru honorer di tengah keterbatasan formasi dan anggaran pemerintah daerah.
Kritik Mahasiswa: Kekhawatiran Soal Eksploitasi dan Kualitas Pendidikan
Kritik utama yang muncul dari kalangan mahasiswa adalah dugaan bahwa program ini dapat mengarah pada pemanfaatan tenaga mahasiswa dengan imbalan yang tidak setara. Mereka menilai, jika tidak dirancang dengan matang, program tersebut bisa berdampak pada kualitas pendidikan sekaligus kondisi kesejahteraan tenaga pendidik.
Dalam pernyataan yang beredar, mahasiswa juga menyinggung kondisi guru honorer yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian status dan kesejahteraan. Di sisi lain, mahasiswa pendidikan yang telah lulus setiap tahun jumlahnya mencapai ribuan, namun tidak semuanya terserap dalam dunia kerja sesuai bidangnya.
“Program Gema Jabar ini berpotensi menggantikan peran guru honorer dengan mahasiswa berupah rendah di tengah penonaktifan jutaan guru honorer. Kebijakan ini tentunya merugikan mahasiswa dan guru honorer sekaligus, sementara negara belum memenuhi tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan guru dan menyediakan pendidikan yang berkualitas serta terjangkau bagi mahasiswa,” dikutip dari akun Instagram @fmn.upi.
Reaksi Warganet: Pro dan Kontra Mengemuka di Media Sosial
Diskusi mengenai program GEMA Jabar juga ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya melalui kolom komentar akun Instagram @fmn.upi. Berbagai pandangan muncul, mulai dari dukungan hingga kritik tajam terhadap kebijakan tersebut.
Salah satu komentar menyoroti ironi banyaknya lulusan pendidikan yang belum terserap sebagai tenaga profesional.
“Padahal setiap tahun UPI meluluskan ribuan Sarjana Pendidikan yang mungkin masih banyak belum mendapatkan pekerjaan. Kenapa tidak diberdayakan saja mereka?” tulis akun @eki***
Sementara itu, komentar lain menyinggung keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam mengangkat guru ASN maupun PNS.
“Pemprov Jabar kekurangan guru, tapi tidak ada anggaran untuk angkat PNS. Solusinya malah mempekerjakan mahasiswa tanpa upah,” tulis akun @hil***
Ada pula orang tua mahasiswa yang mengungkap kekhawatiran terhadap dampak program tersebut terhadap anak mereka.
“Anak saya hampir ditempatkan jauh dari rumah, baru dua tahun kuliah sudah dipaksa mengajar ke daerah yang jauh,” tulis akun @rah***
Dinamika di Lingkungan Kampus FIP UPI
Di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UPI, program GEMA Jabar juga menjadi perhatian serius. Mahasiswa menilai implementasi program ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan akademik serta relevansi keilmuan mahasiswa di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, mahasiswa bersama BEM KEMA FIP UPI berencana melakukan konsolidasi dan menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak dekanat. Langkah ini dilakukan untuk membuka ruang dialog serta mendorong evaluasi terhadap implementasi program di tingkat fakultas.
“Program GEMA JABAR yang diwajibkan di FIP UPI tengah menjadi perhatian karena dinilai tidak mempertimbangkan kesiapan akademik dan relevansi keilmuan mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa bersama BEM KEMA FIP akan melakukan konsolidasi dan menyampaikan aspirasi kepada dekanat,” dikutip dari akun Instagram @bemkemafipupi.
Selain itu, sebagian mahasiswa juga mendorong agar opsi kebijakan alternatif seperti penguatan skema P3K mandiri dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam forum resmi kampus.
Isu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Kembali Disorot
Munculnya polemik GEMA Jabar kembali membuka diskusi lebih luas mengenai persoalan klasik dalam dunia pendidikan, khususnya terkait status guru honorer. Di satu sisi, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dalam pengangkatan ASN, sementara kebutuhan tenaga pendidik di lapangan masih cukup tinggi.
Kondisi ini membuat setiap kebijakan alternatif yang melibatkan tenaga non-ASN, termasuk mahasiswa, menjadi sensitif dan memicu perdebatan publik.
Polemik GEMA Jabar kini tidak hanya menjadi isu internal kampus, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola pendidikan dan ketenagakerjaan di tingkat daerah, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan lapangan, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
